PKB Ingin Revisi UU Pemilu tapi Pilkada Serentak Tetap 2024

Baca Juga: PAN Tolak Rencana Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya

 Namun, Luqman melanjutkan, terhadap Pilkada, posisi PKB konsisten dengan alur yang diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni Pilkada Serentak Nasional pada bulan November 2024. Menurut PKB, UU Pilkada ini adalah yang terbaik untuk dilaksanakan, UU ini juga sudah berjalan dan menjadi payung hukum Pilkada serentak 2017, 2018 dan 2020. Dan Pilkada serentak nasional 2024 diatur Pasal 201 UU 10/2016.

 “Maka, biarkan undang-undang ini dipraktekkan terlebih dahulu. Kalau tidak dipraktekkan, kita tidak akan punya pengalaman empiris untuk mengevaluasi undang-undang ini,” pungkas Luqman.

(Sazili Mustofa)