Kemlu RI Bantah Indonesia Isyaratkan Akui Pemerintahan Junta di Myanmar

Pertemuan di bandara Don Muang, Bangkok, yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai itu merupakan pertemuan pertama seorang pejabat tinggi asing dengan pejabat yang ditunjuk pemerintahan junta hasil kudeta. Oleh karena itu tak heran banyak pihak yang menilai pertemuan itu mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui pemerintahan hasil kudeta itu.

Dihubungi terpisah, pakar ASEAN di Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Jamin mengatakan pertemuan Retno dan Maung Lwin adalah langkah yang benar karena sebelumnya Retno telah berkomunikasi dengan para mitranya di ASEAN.

Ditambahkannya, suka atau tidak suka pihak Myanmar yang harus diajak bicara oleh Indonesia adalah pemerintahan yang sekarang, yakni junta militer.

"Sebuah upaya untuk bertemu dengan pihak yang de facto sedang berkuasa, mau tidak mau harus dilakukan. Kalau nggak, bagaimana kita akan membuat sebuah dialog dalam konteks ASEAN? Karena negara yang diajak dialog itu harus setuju dulu," ujar Rafendi.