Australia Putuskan Hubungan dengan Militer Myanmar

CANBERRA - Australia telah menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan Myanmar di tengah kekhawatiran tentang "meningkatnya kekerasan dan meningkatnya korban tewas," selama protes antikudeta di negara itu. Penangguhan kerja sama itu diumumkan Menteri Luar Negeri Marise Payne di saat Myanmar meningkatkan tindakan kerasnya terhadap protes besar-besaran terhadap kudeta bulan lalu.

Myanmar dilanda kekacauan setelah tentara menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pejabat dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada 1 Februari dan mengambil alih pemerintahan negara itu. Kudeta telah memicu gerakan pembangkangan sipil nasional dan protes massa di mana puluhan orang terbunuh.

BACA JUGA: Misi Diplomatik Myanmar Memberontak Terhadap Junta Militer

"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne sebagaimana dilansir Al Jazeera, Senin (8/3/2021).

Hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar terbatas pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris. Kerja sama itu terus berlanjut bahkan setelah penumpasan brutal di negara bagian Rakhine pada 2017, yang menyebabkan ratusan ribu orang, sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

"Australia akhirnya mengakhiri program pelatihan yang seharusnya tidak pernah dimulai sejak awal," kata Anna Roberts, direktur eksekutif Burma Campaign yang berbasis di London, dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA: Kisah Angel, Gadis Cantik dan Pemberani yang Tewas dalam Demonstrasi Anti-Kudeta Myanmar

“Dua belas negara lagi masih terlibat dalam pelatihan dan kerja sama dengan militer Burma. Negara-negara yang memberikan pelatihan kepada militer Burma telah memihak militer, yang menembak pengunjuk rasa secara damai. Mereka tidak dapat mengklaim tidak mencampuri urusan dalam negeri Burma jika mereka membantu satu pihak. Militer yang membunuh warga sipil."

Burma Campaign mengatakan bahwa 12 negara yang masih memberikan pelatihan kepada militer Myanmar termasuk China, India, Pakistan dan Ukraina. Para pegiat menyerukan embargo senjata lengkap di negara itu.