Dualisme Kepengurusan Demokrat, Pemerintah Diminta Independen dan Netral

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM agar berhati-hati dalam menengahi kisruh internal Partai Demokrat (PD).

Ia meminta pemerintah tetap independen dan netral dalam menilai kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.

Baca juga:  Demokrat: Tak Ada Peluang Pemerintah Sahkan KLB Kubu Moeldoko

Ujang memandang, jika kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum Moeldoko yang disahkan pemerintah, ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

"Demokrasi dibajak dan diperkosa oleh oknum yang punya kuasa," ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/3/2021).