ASEAN Didesak Lepaskan Doktrin Non-Intervensi dan Bersatu Demi Menolong Myanmar

JAKARTA - Pemimpin Oposisi Kamboja Sam Rainsy mendesak agar semua pemerintah negara ASEAN lainnya harus bersatu dan mengirimkan pesan tegas kepada junta militer Myanmar untuk segera membebaskan semua tahanan politik di negara tersebut.

Hal tersebut dia nyatakan mewakili Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, Pemimpin Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, Senator dan Ketua Dewan Liberal dan Demokrat Asia Filipina Kiko Pangilinan, Mantan Juru Bicara Parlemen Singapura Charles Chong, dan Mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya.

BACA JUGA: ASEAN Dinilai Gagal Tangani Krisis di Myanmar

Semua pemerintah negara ASEAN harus bersatu dan mengirimkan pesan bersama kepada junta militer Myanmar untuk segera memulihkan situasi politik di Myanmar seperti sebelum kudeta 1 Februari 2021 dan untuk menghormati suara rakyat pada pemilu November 2020.

"Semua pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan rakyat yang tidak bersalah juga harus dituntut dan dibawa ke pengadilan," tegas Rainsy.

BACA JUGA: Korban Tewas Demonstrasi Antikudeta di Myanmar Tembus 180 Orang

Apabila upaya-upaya tersebut masih gagal, mereka mendesak agar pemerintah negara ASEAN lainnya harus bersatu dan menangguhkan keanggotaan Myanmar di ASEAN. Dan setelah itu, memberlakukan sanksi perdagangan dan ekonomi yang ditargetkan melawan junta militer dan rekan-rekannya.

"ASEAN sudah terlalu lama memegang doktrin non-intervensi. Mungkin itu diperlukan pada masa lalu, tetapi situasi sekarang mendesak kita karena sudah berkali-kali ASEAN gagal dalam menangani krisis dan masalah di wilayahnya akibat doktrin tersebut. Ini waktunya kita semua bersatu dan menggunakan pendekatan baru," tandas Rainsy.

(Rahman Asmardika)