Kubu KLB Minta Kasus Hambalang Diusut Tuntas, Demokrat: Terlalu Mengada-Ada

JAKARTA - Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menjawab kicauan kubu Moeldoko yang meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus Hambalang lantaran masih ada elite partai tersebut yang tidak tersentuh.

Menurutnya, pernyataan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang itu terlalu mengada-ada dan tidak berdasar.

"Terlalu mengada-ada dan tidak mendasar dalam perspektif prinsip penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak akan tebang pilih, tidak akan pandang bulu, akan transparan, profesional, imparsial dan akuntabel," kata Didik kepada wartawan, Jumat (26/3/2021).

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, penegakan hukum tidak didasarkan kepada unsur kebencian, kedengkian, berita bohong, apalagi dengan basis-basis fitnah. Meskipun ada sesuatu hal yang absurd atau tidak jelas. Jika penegakan hukum boleh diminta sesuai selera seseorang, tentu setiap orang akan meminta agar suatu kasus diungkap, termasuk untuk mengungkap kembali beberapa orang yang mengklaim sebagai Demokrat hasil KLB, yang dalam perjalanannya diduga pernah bersentuhan dengan permasalahan hukum.

"Jejaknya termasuk jejak digitalnya juga masih ada," ujarnya.

Dia melanjutkan, kasus Hambalang ini adalah kasus hukum atau kasus korupsi yang sudah diadili, sudah inkracht, dan bahkan para pelaku koruptornya sudah menjalani hukjmam pidananya. "Kasus pidana Hambalang itu kan dilakukan oleh oknum yang nakal. Serta membangun framing yang tendensius itu bisa dikualifisir menebar kebencian, kedengkian, berita bohong dan bahkan fitnah," tuturnya.

Baca Juga : Konpers di Hambalang, Max Sopacua Singgung Sosok Tak Tersentuh Hukum

"Implikasi atas itu bukan hanya berhadapan dengan hukum dunia, hukum positif, tapi dengan hukum Allah," ucap Didik.