DPR Minta Pemerintah Aktif Lobi Saudi soal Syarat Vaksin Haji

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan haji tahun ini. Indonesia membutuhkan diplomasi yang sangat intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis vaksin yang dipakai di Indonesia yakni Sinovac sehingga mendapatkan izin berhaji.

Untuk itu, Amin meminta tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.

"Bagaimanapun jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antreannya akan makin panjang. Kasihan jamaah kita," kata Amin kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Amin menjelaskan, berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma dan Distributor Vaksin, pemerintah Saudi menetapkan vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.

Baca Juga : Dubes Saudi: Tak Lama Lagi Akan Diumumkan Pelaksanaan Haji 2021

Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, Anggota Komisi VI DPR melanjutkan, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia dan saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.