Perintah eksekutif Biden yang baru mencabut perintah eksekutif terkait WeChat dan TikTok yang diterbitkan Trump Agustus lalu, bersama dengan perintah lainnya pada bulan Januari yang menyasar delapan aplikasi perangkat lunak komunikasi dan teknologi lainnya.
Perintah eksekutif Trump pada bulan Januari mengarahkan pejabatnya untuk melarang transaksi dengan delapan aplikasi asal China, termasuk Alipay milik Ant Group juga QQ Wallet dan WeChat pay milik Tencent Holdings, meski tidak ada larangan yang dikeluarkan hingga sekarang.
Pemerintahan Trump berpendapat bahwa WeChat dan TikTok menimbulkan masalah keamanan nasional karena data pribadi sensitif pengguna AS dapat dikumpulkan oleh pemerintahan China.
Baik TikTok, yang memiliki 100 juta pengguna di AS, maupun WeChat membantah menciptakan masalah keamanan nasional.
Pada Februari, Reuters melaporkan bahwa sponsor-sponsor bergegas kembali ke TikTok setelah beberapa di antaranya sempat berhenti atau menunda langkah pasca pengumuman Trump Agustus lalu. Merek Chevrolet unggulan General Motors (GM) mulai beriklan di tikTok pada Februari melalui akunnya sendiri.
Pemerintahan Trump telah mengajukan banding atas perintah pengadilan yang memblokir larangan TikTok dan WeChat, namun setelah Biden menjabat pada Januari, Departemen Kehakiman AS diminta menghentikan proses banding.
Juru bicara Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar. Laporan status banding itu akan jatuh tempo pada Jumat mendatang.
Perintah eksekutif Biden menyebut pengumpulan data warga Amerika “menimbulkan ancaman pemberian akses informasi tersebut kepada musuh asing.”