Presiden Baru Iran Enggan Bertemu Biden

Ketika VOA bertanya kepada Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki, tentang sanksi terhadap sang presiden-terpilih dan negaranya, Psaki memiliki komentar. “Presiden yang baru tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di bawah pengawasannya. Ke depan, kami mendesak pemerintah Iran, terlepas siapapun yang berkuasa, untuk membebaskan tahanan politik, memperbaiki hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua warga Iran,” paparnya.

Raisi sendiri tengah dikenai sanksi AS akibat perannya sebagai tersangka dalam eksekusi ribuan tahanan politik pada 1988, meski ia menyebut dirinya sebagai “pembela hak asasi manusia” dalam konferensi persnya.

Sementara itu, mantan tahanan Iraj Mesdaghi menyebut sang Presiden terpilih, yang menjabat posisi Hakim Agung Iran, memimpin “panel hukuman mati.” “Ia memainkan peran yang sangat aktif dibandingkan dengan anggota komisi kematian lainnya,” ujarnya.

Raisi adalah anak didik pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pengamat memperkirakan ia tidak akan memerintah negaranya sendiri dan bahwa tantangan besar menantinya.

“Kursi kepresidenan berada di luar kapasitasnya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ekonomi Iran maupun JCPOA (The Joint Comprehensive Plan of Action atau perjanjian nuklir Iran, red.), yang merupakan masalah yang sangat kompleks dan sulit, bahkan mungkin tidak akan bisa dipecahkan,” ujar Farzaneh Roostaee, jurnalis Iran di Stockholm.

Tidak ada yang tahu kapan keenam kekuatan dunia – AS, Inggris, Rusia, Prancis, China dan Jerman – akan bertemu lagi untuk membahas perjanjian nuklir Iran. Penasihat keamanan nasional AS mengatakan masih ada kesenjangan yang lebar pada beberapa isu utama.

(Susi Susanti)