Pimpinan Militer Myanmar Ambil Alih Jabatan Perdana Menteri

BANGKOK - Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing telah mengambil peran sebagai perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk, demikian dilaporkan media pemerintah. pada Minggu (1/8/2021). Langkah ini diambil enam bulan setelah junta militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil Myanmar.

Dalam pidatonya pada Minggu, Min Aung Hlaing mengulangi janji untuk mengadakan pemilihan pada 2023 dan mengatakan pemerintahannya siap untuk bekerja dengan utusan regional masa depan di Myanmar.

BACA JUGA: Dipenjara Sejak Kudeta Myanmar, Penasihat Aung San Suu Kyi Meninggal Terpapar Covid-19

Pengumuman dan pidato itu datang tepat enam bulan setelah tentara melakukan kudeta dan merebut kekuasaan Myanmar pada 1 Februari. Kudeta itu terjadi menyusul pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai berkuasa Aung San Suu Kyi, yang diklaim militer curang.

Min Aung Hlaing telah memimpin Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk tepat setelah kudeta dan yang telah menjalankan pemerintahan Myanmar sejak saat itu. Pemerintahan sementara akan menggantikan SAC.

“Untuk menjalankan tugas negara dengan cepat, mudah dan efektif, dewan administrasi negara telah dibentuk kembali sebagai pemerintah sementara Myanmar,” kata seorang pembaca berita di televisi negara Myawaddy sebagaimana dilansir Reuters.

BACA JUGA: Junta Myanmar Buka Kasus Tuduhan Korupsi Terhadap Aung San Suu Kyi

Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing mengulangi janji untuk memulihkan demokrasi, dengan mengatakan, "Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023".

Tak lama setelah kudeta, para pemimpin junta menjanjikan pemilihan umum baru dalam waktu dua tahun. Rujukan pada Minggu hingga Agustus 2023 ditafsirkan oleh beberapa media lokal sebagai perpanjangan jangka waktu enam bulan.

Min Aung Hlaing juga mengatakan pemerintahannya akan bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).