Lili Pintauli Terima Hukuman Potong Gaji karena Langgar Kode Etik

JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menerima hukuman yang telah dijatuhkan Dewan Pengawas (Dewas) kepadanya. Dewas menjatuhkan sanksi kepada Lili berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Itu karena Lili terbukti kode etik karena memberi informasi mengenai perkembangan penanganan perkara di Tanjungbalai yang menyeret Wali Kota M Syahrial.

"Saya menerima tanggapan Dewas (Dewan Pengawas)," ujar Lili kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Lili mengaku tidak akan mengajukan upaya hukum lainnya termasuk banding atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

"Saya terima tidak ada upaya-upaya lain, terima kasih," katanya.

Sebelumnya, Dewas menjatuhkan sanksi berat kepada Lili berupa pemotongan gaji. Lili terbukti bersalah menyalahgunakan jabatan dan berhubungan langsung dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang daring.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengungkapkan bahwa tidak menunjukan adanya penyesalan atas perbuatannya menjadi pertimbangan Dewas untuk memberatkan hukuman Lili.

Baca Juga : Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Terbukti Langgar Kode Etik, Dihukum Potong Gaji

"Hal hal yang memberatkan terperiksa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya," uckap Albertina ho.

Hal yang memberatkan lainnya, Lili tidak menjadi contoh yang baik padahal yang bersangkutan merupakan pimpinan KPK. Lili juga tidak mencerminkan teladan pada nilai dasar KPK yang disingkat IS KPK.

"Terperiksa selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS KPK, namun terperiksa melakukan sebaliknya," tambahnya.

Sementara hal-hal yang meringankan, Lili belum pernah dihukum dalam pelanggaran etik.

"Hal-hal yang meringankan terperiksa mengakui perbuatannya, terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik," ucap Albertina.

Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena memberi informasi mengenai perkembangan penanganan perkara di Tanjungbalai yang menyeret Wali Kota M. Syahrial.

Lili juga turut memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M. Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

Atas ulahnya Lili melanggar ketentuan kode etik dan pedoman perilaku pasal 4 ayat 2 huruf b dan pasal 4 ayat 2 huruf a peraturan Dewas no 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK.

(Erha Aprili Ramadhoni)