Jepang 'Tarik Garis Merah' Usai Sengketa Pulau dengan China

"Pulau Diaoyu dan pulau-pulau yang berafiliasi dengannya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Cina, dan merupakan hak kami untuk melakukan patroli dan kegiatan penegakan hukum di perairan ini,” terang pernyataan yang dirilis Kementrian Luar Negeri China pada tahun lalu.

China telah mendukung klaimnya di kawasan itu dengan keberadaan kapal-kapalnya, dan dengan menetapkan undang-undang baru yang memberikan kekuatan yang diperluas kepada penjaga pantainya.

Menurut pihak berwenang Jepang, kapal Penjaga Pantai China telah menjelajah ke perairan teritorial Jepang, dalam jarak 12 mil laut dari tanah Jepang, atau sebanyak 88 kali antara 1 Januari dan akhir Agustus. Sedangkan di zona tambahan, perairan antar pulau tetapi tidak dalam jarak 12 mil dari pantai, telah terjadi 851 serangan Tiongkok.

Para ahli mengatakan, strategi China adalah menempatkan pasukannya di dalam dan di sekitar wilayah yang diperebutkan dan menggunakan hukum serta otoritas Beijing atas mereka. Tindakan seperti itu membuat klaim China tampak seperti pada waktunya.

“Melaksanakan hak negara pantai merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan melalui praktik,” kata Alessio Patalano, profesor perang dan strategi di King's College, London.

Dia pun menilai Kishi telah memperhatikan hal tersebut. "Ada tindakan yang terus menantang bagian integral dari wilayah kedaulatan Jepang. Tindakan ini membuatnya menjadi keadaan yang harus dihadapi," katanya.

Wilayah Jepang yang "integral" itu bahkan meluas lebih dekat ke titik yang mungkin lebih buruk lainnya dalam hubungan Jepang-China.

Pulau paling barat Jepang berada di paling ujung dari rangkaian pulau milik Jepang yang sejajar dengan pantai China dan memanjang ke selatan sekitar 1.125 kilometer dari pulau utama Kyushu, melalui pusat militer Okinawa dan pulau resor Ishigaki, ke pulau kecil Yonaguni.

Pulau Yonaguni dengan luas daratan11 mil2 dan populasi kurang dari 2.000 orang, terletak hanya 68 mil (110 kilometer) dari Taiwan, pulau yang diatur secara demokratis di mana Beijing mengklaim kedaulatannya.