Barbados Akan Segera Akhiri Keterikatannya dengan Kerajaan Inggris

BRIDGETOWN – Barbados akan mengakhiri masa lalu kolonialnya saat Perdana Menteri Mia Motley mengusulkan pancalonan Dame Sandra Mason untuk menjadi presiden negara itu. Ini akan menjadi langkah awal bagi Barbados untuk beralih menjadi sebuah republik, melepaskan diri dari status persemakmuran Kerajaan Inggris.

BACA JUGA:  Barbados Akan Copot Ratu Inggris dari Posisi Kepala Negara, Beralih Jadi Republik

"Kami percaya (Mason) adalah nominasi yang tepat untuk jabatan menjadi presiden pertama Barbados yang dipilih oleh parlemen ini. Saya senang untuk melaporkan bahwa pemimpin oposisi yang terhormat seperti saya setuju bahwa martabat acara tersebut membutuhkan upaya bersama ini. Ada beberapa hal yang justru di atas pertimbangan partisan di bangsa ini," kata Motley dalam pidatonya kepada parlemen sebagaimana dilansir media lokal Kevz Politics.

Pernyataan Mottley muncul beberapa jam setelah parlemen Barbados memberikan suara bulat untuk mengamandemen Konstitusi negara itu guna menjadikan negara itu sebuah republik.

BACA JUGA: Persemakmuran Inggris Terancam Bubar?

Awal bulan ini, Perdana Menteri Mottley mengungkapkan bahwa perdebatan tentang hubungan negara itu dengan Kerajaan Inggris telah berlangsung di Barbados selama dua dekade dan negara kepulauan itu akhirnya memutuskan untuk menjadi "independen".

"Ini bukan keputusan yang memecah belah. Ini memungkinkan orang-orang Barbados mengatakan kepada dunia bahwa kami memiliki kepercayaan diri untuk bertanggung jawab penuh atas siapa kami dan apa yang kami lakukan," tegas Mottley sebagaimana dilansir Sputnik.

Saat ini, Dame Sandra Mason memegang jabatan gubernur jenderal Barbados, perwakilan Ratu Elizabeth II. Jika parlemen menyetujui pencalonannya, Mason akan menjadi presiden pertama negara itu pada 30 November 2021, pada tanggal yang sama negara itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1966.

Jika semua berjalan sesuai rencana, langkah itu akan mengurangi kekuasaan Ratu Elizabeth menjadi 15 negara. Jamaika adalah negara lain yang telah menyatakan keinginan untuk menghapus raja Inggris sebagai kepala negara nominalnya.

(Rahman Asmardika)