HNW Berharap MA Beri Keadilan di Kasus Habib Rizieq Lainnya

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Jaksa atas vonis terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dan beberapa mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) dalam kasus kerumunan Petamburan.

(Baca juga: MA Tolak Kasasi Jaksa di Kasus Petamburan, Habib Rizieq Bayar Denda Rp20 Juta)

Politikus senior PKS tersebut berharap agar putusan MA yang mengedepankan keadilan hukum ini berlanjut di perkara Habib Rizieq yang lainnya.

Dikatakannya, penolakan kasasi tersebut membuat beberapa pimpinan FPI, seperti KH Ahmad Sabri Lubis, Habib Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al Habsyi, Maman Suryadi, dan Haris Ubaidillah, akan segera bebas karena telah secara sukarela menjalani vonis delapan bulan penjara dalam kasus kerumunan Petamburan tersebut. Ia pun berharap agar kebebasan mereka segera bisa dieksekusi dengan tidak ada lagi manuver yang memperpanjang ketidakadilan hukum.

(Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Banjir Hadirkan Keprihatinan Juga Kebersamaan)

“Apresiasi kepada MA yang telah menolak kasasi Jaksa, dan memberikan putusan adil ini. Sejak awal, HRS dan mantan pimpinan-pimpinan FPI juga telah menerima vonis 8 bulan penjara ini, dan secara kesatria melaksanakan hukuman tersebut, walaupun publik merasakan adanya ketidakadilan dan diskriminasi hukum,” kata HNW di Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Menurutnya, dalam Kasus HRS lainnya, yakni kasus kerumuman Mega Mendung, majelis tingkat pertama secara tegas menyatakan adanya diskriminasi hukum. Pasalnya, ada banyak pihak termasuk para pejabat pemerintah, yang tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes), tetapi tidak diproses hukum apalagi sampai pidana.

Sedangkan, sambung dia, untuk HRS dan mantan pimpinan FPI justru dijerat oleh Jaksa dengan pasal pidana dan dipenjara. Sehingga, dalam kasus kerumunan Mega Mendung, hakim pengadilan negeri melihat adanya ketidakadilan hukum seperti ini, sehingga ‘hanya’ memvonis dengan denda Rp 20 juta. Dan upaya jaksa untuk banding atas putusan tersebut juga sudah ditolak oleh pengadilan tinggi.

 Anggota Komisi VIII DPR ini melanjutkan, dengan hadirnya vonis MA yang menolak kasasi, diharapkan Jaksa betul-betul mempertimbangkan substansi keadilan hukum, sehingga bisa menerima keputusan MA dan tidak mengajukan upaya hukum lainnya dalam kasus-kasus tersebut.

“Agar terbukti bahwa memang yang dikehendaki adalah tegaknya hukum berkeadilan, sehingga terkoreksilah kesan bahwa Jaksa hanya melaksanakan pesan dari pihak lain yang sangat bernafsu politik ingin tetap memenjarakan Habib Rizieq dan mantan pimpinan FPI lainnya," ujarnya.

"Padahal, kalau pun itu ‘kesalahan’, yang dilakukan HRS bukan pelanggaran berat, dan hanya pelanggaran prokes, yang banyak sekali dilakukan pihak-pihak lain sehingga mestinya cukup dikenakan sanksi administratif denda, yang itu pun sudah dikenakan dan sudah dibayar lunas oleh HRS. Dan terbukti yang dilakukan HRS tidak menghadirkan keonaran sebagaimana dituduhkan Jaksa,” jelas Hidayat.

Oleh karena itu, dia berharap agar MA juga menjatuhkan vonis yang berkeadilan dalam kasus HRS lainnya, yakni Kasus RS UMMI dimana HRS divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi.