Karhutla Menurun 98,47% Tahun Ini, Ternyata Semuanya Bermula Usai Tragedi 2015

Mantan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2013-2019 ini lebih lanjut mengatakan, menajemen pengendalian karhutla selama periode 2016-2021 dilakukan di tingkat tapak dengan Patroli Terpadu, patroli Rutin , Patroli Mandiri, dengan para Babinkamtibmas (Polri) , BABINSA (TNI)menggandeng organisasi keagamaan dalam kampanye pencegahan karhutla, koordinasi dan komunikasi intensif antar stake holde, dan pelaksanaan operasi TMC

“Untuk Penanggulangan saat terjadi karhutla, dilakukan monitoring dan deteksi dini groundcheck hotspot, pemadaman darat, pemadaman udara. Sedangkan penanganan pasca karhutla dilakukan dengan penghitungan luas areal terbakar dan emisi karhutla, kemudian penegakan hukum oleh KLHK dan Polri, ” ujar Raffles.

Lebih lanjut Raffles menjelaskan langkah besar yang dilakukan sejak 2016 juga meluncurkan aplikasi kebakaran dini hutan bernama SiPongi. Aplikasi tersebut bisa dilihat dalam laman web https://sipongi.menlhk.go.id/ guna meminimalisasi bencana tersebut, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

SiPongi bertujuan untuk mengantisipasi dan melakukan upaya pencegahan karhutla dengan lebih cepat sehingga bencana tersebut dapat dikurangi. Ini membantu pemerintah mengurangi titik api yang berpotensi menyumbang karbon.

Sebelumnya laporan karhutla hanya via email. Pada kesempatan acara tanggal 4 November lalu, Kepolisian Republik Indonesia juga menyampaikan kedunia bahwa sistem monitoring hotspots dengan program "ASAP" yang di Wakapolri melalui Keynote Speech pada pembukaan acara dan materi yang disampaikan oleh Kapolda Jambi mendukung semua upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Diungkapkan Raffles, sejak 2016, Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan MENLHK No. 32 tahun 2016 (SE) yang berisi setiap perusahana harus mempunyai divisi atau brigade khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla dan kita membantu melatih mereka.

“Kementerian lain juga bergerak. Setiap tahun Presiden memberikan arahan pada gubernur, kapolda, pangdam, danrem, Kapolres di setiap provinsi rawan karhutla (13 Propinsi) tentang bagaimana melakukan pengendalian karhutla. Dengan demikian penanganan karhutla dilakukan terpadu.

Sebagai tenaga ahli Menteri LHK Bidang Manajamen Lancape Fire dan telah bekerja di Kementerian LHK selama 35 tahun, Raffles Panjaitan menjelaskan, dalam 2 tahun terakhir ini ada kebijakan Menteri LHK yang ikut membuat karhutla menurun drastis yakni pertama, analisis iklim dan langkah-langkah yang kegiatannya melakukan monitoring cuaca dan analisis wilayah potensi karhutla dan modifikasi cuaca.

Kedua, pengendalian terpadu, seperti pemerintah Daerah (Gubernur/bupati melakukan deteksi dini karhutla di daerah dan segera melakukan pemadaman. Ketiga, pengelolaan landscape, sebab Indonesia banyak sumber mineral dan gambut. Di gambut inilah dilakukan perubahan regulasi agar penanganan masalah gambut lebih efektif.

Semua keberhasilan pecegahan dan pengendalian karhutla ini, juta telah dipaparkan Raffles di forum COP 26 di Glasgow, Inggris . semua ini untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

(Khafid Mardiyansyah)