"Ya pemerintah minta ditunda. Alasan ditunda harus jelas, yang punya rumah Arab Saudi tidak ada masalah peraturannya tidak berubah, dia sudah menerima bahkan terus koordinasi sama kita kapan kita datang. Kalau sekiranya jumlah kita besar ya sudah dikurangi saja yang penting tetap karena ini juga menjaga kredibilitas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama di mata masyarakat,"ucapnya.
Karena menurutnya urusan umrah sejatinya adalah urusan bussines to bussines (b to b) dan telah dinanti oleh semua masyarakat Indonesia. Sehingga Farid berharap pemerintah dapat mencermati kembali terkait penundaan umrah ini.
"Kita minta usul seperti itu jangan lagi ditunda karena kalau ditunda, nanti image terhadap pemerintah jelek. Negara-negara lain tidak ada masalah kenapa umrah tidak boleh, umrah ini kategorinya bukan jalan-jalan, ini adalah perjalanan ibadah,"ucapnya.
(Khafid Mardiyansyah)