"Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut telah digunakan oleh tersangka atas nama BUR sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik saudara Ema Sajili kepada Pemerintah Kota Depok yang peruntukannya adalah untuk tempat pemakaman umum. Padahal, faktanya tanah milik saudara Ema tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan. Artinya, dalam hal ini ada pemalsuan," ujarnya.
Pemalsuan ini dikatakannya merupakan modus yang dilakukan pelaku BUR untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Pemerintah Kota Depok. "Kemudian penyerahan tanah makam tersebut dilakukan oleh tersangka BUR sebagai persyaratan penerbitan IMB. Jadi dokumen yang diduga palsu tersebut digunakan sebagai lampiran untuk penerbitan IMB pada PT Abdi Luhur Kawulowalit. Tentu ini untuk kepentingan tersangka BUR. Dan atas penyerahan tanah tersebut telah diproses dan diterima oleh Pemkot Depok," ucap Ahmad Ramadhan.
Lebih lanjut, Polri akan berkoordinasi dengan pihak terkait perihal dugaan kasus mafia tanah dengan modus pemalsuan. "Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli, tentu dalam hal ini saksi ahli di bidang pertanahan. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Kemudian tentu berkoordinasi dengan JPU, Jaksa Penuntut Umum," pungkasnya.
(Arief Setyadi )