Korban Warga Sipil di Negara yang Dilanda Perang Naik 2 Kali Lipat Usai PBB Selesai Bertugas

Seperti diketahui, Kelompok Pakar Terkemuka di Yaman didirikan UNHRC pada 2017 dan ditugaskan untuk pemeriksaan komprehensif dari semua dugaan pelanggaran HAM dan hukum internasional di Yaman.

UNHRC menolak untuk memperbarui mandat kelompok tersebut pada Oktober tahun lalu setelah pemungutan suara yang melibatkan 18 anggota dewan mendukung pembaruan dan 21 anggota menentangnya.

Pertama kalinya dilaporkan dewan menolak resolusi yang diusulkan. Langkah itu dikutuk oleh para ahli kelompok itu, yang menyebutnya sebagai kemunduran besar bagi semua korban konflik bersenjata di Yaman dan tanda kurangnya kemauan politik untuk mengatasi situasi tersebut.

Proyek Pemantauan Dampak Sipil telah melaporkan bahwa lebih dari 5.000 orang, termasuk lebih dari 1.000 anak-anak, terbunuh oleh “kekerasan bersenjata” sejak 1 Desember 2017. Laporan Program Pembangunan PBB November 2021 memperkirakan konflik tersebut merenggut total 377.000 nyawa pada akhirnya. 2021 – 60% di antaranya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap makanan, air, dan perawatan kesehatan.

Yaman telah mengalami konflik berkelanjutan sejak 2014. Pada 2015, koalisi pimpinan Saudi meluncurkan kampanye militer di negara itu untuk mendukung pemerintah nasional memerangi gerilyawan Syiah Houthi yang diduga didukung oleh Iran. AS juga terlibat dalam beberapa operasi melawan Houthi, tetapi menghentikannya pada 2021. Washington masih mendukung kampanye yang dipimpin Saudi di sana. PBB menggambarkan konflik itu sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

(Susi Susanti)