KPK Periksa 6 Pejabat Pemkab Langkat Terkait Suap Bupati Terbit Rencana

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Langkat, hari ini, Senin (7/3/2022). Mereka bakal diperiksa di kantor Polda Sumut sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.

Mereka adalah Plt Kepala Dinas PUPR Langkat, Sujarno; Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Langkat, Deni Turio; Pejabat Pengadaan Dinas PUPR Langkat, Agung Supriadi.

Kemudian, Kepala Bagian ULP Setda Langkat, Suhardi; Kasubbag Pengelolaan Bagian PBJ Setda Langkat, Wahyu Budiman; serta Mantan Kasubbag Pengelolaan PBJ Setda Langkat, Yoki Eka Prianto.

"Hari ini pemeriksaan saksi kasus suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan di Ruang pemeriksaan Sat Brimobda Sumut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (7/3/2022).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Keenam tersangka tersebut adalah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin; Kepala Desa Balai Kasih sekaligus Kakak Kandung Terbit Rencana, Iskandar PA.

Selanjutnya, tiga kontraktor yang bertugas menjadi perantara suap yaitu, Marcos Surya Abdi; Shuhanda; dan Isfi Syahfitra. Kemudian, kontraktor Muara Perangin Angin. Muara Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sedangkan lima tersangka lainnya, merupakan pihak penerima suap.

Dalam perkara ini, Muara diduga telah menyuap Terbit Rencana untuk mendapatkan 2 proyek di Kabupaten Langkat. Muara menyuap Terbit Rencana melalui Iskandar PA; Marcos Surya Abdi; Shuhanda; dan Isfi Syahfitra. Adapun, fee yang telah diserahkan Muara untuk Terbit yakni sebesar Rp786 juta.

Belakangan, ramai diperbincangkan adanya temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat. Diduga, kerangkeng itu untuk memenjarakan para pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin Angin. Bupati Langkat diduga telah melakukan perbudakan modern terhadap para pekerja sawit.

(Erha Aprili Ramadhoni)