Militer Myanmar telah membantah melakukan genosida terhadap Rohingya, yang ditolak kewarganegaraannya di Myanmar, dan mengatakan sedang melakukan operasi melawan teroris pada 2017.
Sebuah misi pencari fakta PBB menyimpulkan pada 2018 bahwa kampanye militer termasuk "tindakan genosida," tetapi Washington pada saat itu menyebut kekejaman itu sebagai "pembersihan etnis," sebuah istilah yang tidak memiliki definisi hukum di bawah hukum pidana internasional.
Penentuan genosida tidak secara otomatis melepaskan tindakan hukuman AS.
Sejak Perang Dingin, Departemen Luar Negeri telah secara resmi menggunakan istilah itu enam kali untuk menggambarkan pembantaian di Bosnia, Rwanda, Irak dan Darfur, serangan ISIS terhadap Yazidi dan minoritas lainnya, dan yang terbaru tahun lalu, atas perlakuan China terhadap Uighur dan kelompok minoritas lainnya.
(Rahman Asmardika)