Soal Reshuffle, Perindo Siap jika Dapat Tambahan Jatah di Kabinet

JAKARTA – Partai Perindo menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul hebohnya isu reshuffle kabinet pada Rabu Pon, atau Rabu 23 Maret 2022 besok. Kendati, Perindo memastikan selalui siap membantu kerja Presiden Jokowi.

“Kami siap sebagai partai pendukung pemerintah, kalau lah kemudian diberikan tugas-tugas oleh presiden untuk membantu beliau ya pada prinsipnya kami siap,” kata Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto dalam MNC Prime News yang bertajuk “Isu Reshuffle Kabinet Jelang Rabu Pon” Selasa (22/3/2022) malam.

Baca Juga:  Podcast Partai Perindo: Pelaku Investasi Bodong Lambat Ditindak karena Korban Terlambat Melapor

Bahkan, Perindo juga menyatakan kesiapannya jikalau partai pimpinan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo ini berpeluang mendapatkan tambahan di kabinet.

“Siap (dapat tambahan menteri), kami selalu siap. Kalau manuver parpol lain bukan ranah kami,” ujar Heri menjawab pertanyaan pembawa acara.

 

Terkait fenomena menteri yang menjadikan jabatannya panggung capres, pria yang akrab disapa Herbud ini menilai bahwa faktornya adalah momentum. Karena sekarang ini merupakan 2 tahun menjelang Pemilu 2024, di mana semua kegiatan-kegiatan pejabat publik dan juga menteri-menteri dikaitkan dengan panggung politik pilpres. Dan itu hal yang lumrah.

“Saya rasa biasa lah dalam politik itu segala sesuatunya muncul di publik. Justru kalau menteri tidak muncul di publik justru dipertanyakan apa yang dikerjakan para menteri itu,” ujarnya.

Baca Juga:  Podcast Partai Perindo: Begini Skema Pengembalian Kerugian Penipuan Investasi Bodong

Apalagi, sejumlah menteri digadang-gadang masuk ke dalam radar survei sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), sehingga perhatian publik pun mengarah ke dinamika jelang pilpres.

“Bukan hanya para menteri tapi juga para gubernur. Saya melihat momentum perhatian publik lebih kepada itu karena kita sudah mulai masuk tahun politik,” katanya.

Namun demikian, Heri meyakini para menteri itu merupakan pembantu presiden, dan presiden paling tahu ukuran kinerjanya. Kalau ada masukan terkait dengan kinerja menteri-menterinya, presiden pun pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi di era demokrasi, mengkritisi adalah hal yang dibolehkan.

“Kalau masyarakat tidak memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah hari ini tentu saya kira menjadi pertanyaan bagi kita. (jadi) Sah-sah saja karena momentumnya, lembaga survei merilis nama-nama, lalu dikaitkan dengan Rabu Pon lalu dikaitkan dengan tahun politik, jadilah gendang, tari, serta orkestra,” tandas pakar Komunikasi Politik Polcomm Institute itu.

(Arief Setyadi )