Rusia Akan Gelar Pertemuan dengan DK PBB Terkait Tuduhan Pembantaian Warga Sipil di Bucha

RUSIA - Wakil tetap Rusia untuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dmitry Polyansky, pada Minggu (3/4), Moskow akan mengadakan pertemuan luar biasa dengan organisasi itu atas insiden di kota Bucha, Ukraina.

Ukraina menuduh Rusia membantai warga sipil di kota itu, sementara Moskow menampik insiden itu sebagai rekayasa pasukan Kiev.

“Mengingat provokasi terang-terangan oleh radikal Ukraina di Bucha, Rusia menuntut pertemuan Dewan Keamanan PBB diadakan pada Senin, 4 April. Kami akan mengungkap provokator Ukraina yang lancang dan pendukung Barat mereka,” kata Polyansky dalam sebuah Telegram.

Rekaman grafis dari Bucha, sebuah kota di barat laut Kiev, muncul selama akhir pekan, menunjukkan banyak mayat berpakaian sipil berserakan.

Baca juga: Rusia Bantah Bunuh Warga Sipil di Bucha Ukraina

Kiev dengan cepat menyalahkan militer Rusia atas insiden itu. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menuduh itu adalah "pembantaian yang disengaja."

 Baca juga: Mayat Menumpuk di Bucha, Dunia Internasional Kecam Pembantaian di Ukraina

“Pembantaian Bucha disengaja. Rusia bertujuan untuk menghilangkan sebanyak mungkin orang Ukraina. Kita harus menghentikan mereka dan mengusir mereka. Saya menuntut sanksi G7 yang baru dan menghancurkan SEKARANG,” cuit Kuleba di Twitter.

Politisi top Barat dengan cepat mendukung dan memperkuat klaim Kiev. Kepala NATO Jens Stoltenberg mencap insiden itu kebrutalan terhadap warga sipil yang belum pernah dilihat di Eropa selama beberapa dekade.

“Dan itu mengerikan, dan sama sekali tidak dapat diterima bahwa warga sipil menjadi sasaran dan dibunuh, dan itu hanya menggarisbawahi pentingnya, bahwa perang ini harus diakhiri. Dan itu adalah tanggung jawab Presiden Putin, untuk menghentikan perang," kata Stoltenberg kepada CNN.

Sikap serupa telah diambil oleh banyak pejabat lain, dengan beberapa secara eksplisit menyalahkan 'pembantaian' di Moskow. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, “pihak berwenang Rusia harus bertanggung jawab atas kejahatan ini.”

Sementara itu, Moskow telah dengan tegas menolak keterlibatan apapun, menuduh Kiev melakukan seluruh urusan untuk menjebak pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan negara itu mengatakan pasukan Rusia ditarik keluar dari kota itu pada 30 Maret, dengan walikota setempat mengkonfirmasikan hal ini dalam pidato video sehari kemudian tanpa menyebutkan “setiap penduduk setempat yang menembak di jalan-jalan.”

“Bukti yang diklaim dari insiden itu muncul hanya empat hari setelah penarikan, ketika intelijen Ukraina dan perwakilan televisi Ukraina tiba di kota itu,” tambah pernyataan kementerian.

Kementerian menambahkan berbagai inkonsistensi menunjukkan bahwa perselingkuhan itu “telah direkayasa oleh rezim Kiev untuk media Barat.”

Diketahui, Moskow melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Rusia terhadap republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali dua wilayah pemberontak dengan paksa.

(Susi Susanti)