Rusia Tuduh Tentara Ukraina Bunuh Warga Sipilnya agar Jadi Berita Utama Barat

RUSIA - Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada Selasa (5/4), bahwa dinas keamanan Ukraina telah melakukan lebih banyak dugaan pembunuhan warga sipil di beberapa kota dan desa untuk mendapatkan simpati dengan mendorong berita utama media di Barat. Para pejabat percaya bahwa Kiev sedang mencoba untuk membuat narasi bahwa Moskow bertanggung jawab atas kejahatan perang.

Moskow menegaskan bahwa taktik yang sama digunakan oleh Kiev untuk menyalahkan pasukan Rusia atas kekejaman di kota Bucha pekan lalu.

"Pasukan Pusat Operasi Psikologis Ukraina ke-72 melakukan syuting lagi terhadap warga sipil yang diduga dibunuh oleh tindakan kekerasan angkatan bersenjata Rusia agar dapat didistribusikan melalui media Barat," kata juru bicara Mayor Jenderal Igor Konashenkov dalam sebuah pengarahan.

Baca juga: Militer Rusia Angkat Bicara Soal Operasi Militer di Dekat Ibukota Ukraina

Menurut informasi yang dikonfirmasi, syuting berlangsung di desa Moschun sekitar 23 km barat laut ibukota Ukraina Kiev pada Senin (4/4).

Konashenkov bersikeras operasi palsu serupa telah dilakukan oleh pihak Ukraina di kota-kota Sumy, Konotop dan di tempat lain.Namun dia tidak memberikan bukti langsung untuk mendukung klaimnya.

Baca juga: Ukraina Klaim Rusia Tarik Pasukan dari Kiev Usai Menderita Kerugian Besar

Pada Sabtu (2/4), Ukraina mendistribusikan rekaman grafis dari beberapa mayat tergeletak di jalan-jalan Bucha, menuduh bahwa mereka dieksekusi oleh pasukan Rusia. Sekali lagi, tidak ada bukti tegas yang diberikan.

Moskow, yang bersikeras bahwa pihaknya tidak menargetkan warga sipil selama operasinya di Ukraina, telah menolak tuduhan itu sebagai "provokasi" dan menuduh Kiev melakukan operasi bendera palsu.

Meskipun demikian, Barat segera memutuskan siapa yang harus disalahkan atas kekejaman yang diklaim. Presiden AS Joe Biden telah menuntut "pengadilan kejahatan perang" untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, tidak seperti Moskow, Washington tidak mengakui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Sementara itu, Uni Eropa (UE) berjanji akan mengirimkan para ahlinya untuk membantu otoritas Ukraina dalam mengumpulkan bukti di lokasi tersebut.

Diketahui, Moskow melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Rusia terhadap republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali dua wilayah pemberontak dengan paksa.

(Susi Susanti)