Rusia Tuduh Tentara Ukraina Bunuh Warga Sipilnya agar Jadi Berita Utama Barat

Moskow, yang bersikeras bahwa pihaknya tidak menargetkan warga sipil selama operasinya di Ukraina, telah menolak tuduhan itu sebagai "provokasi" dan menuduh Kiev melakukan operasi bendera palsu.

Meskipun demikian, Barat segera memutuskan siapa yang harus disalahkan atas kekejaman yang diklaim. Presiden AS Joe Biden telah menuntut "pengadilan kejahatan perang" untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, tidak seperti Moskow, Washington tidak mengakui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Sementara itu, Uni Eropa (UE) berjanji akan mengirimkan para ahlinya untuk membantu otoritas Ukraina dalam mengumpulkan bukti di lokasi tersebut.

Diketahui, Moskow melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Rusia terhadap republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali dua wilayah pemberontak dengan paksa.

(Susi Susanti)