Komisioner Tinggi HAM PBB Dinilai Gagal Tangani Krisis Uighur Sampai Tibet

JAKARTA - Sebanyak 230 organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai negara diantaranya Tibet, Hong Kong, Mongolia Selatan dan kelompok advokasi hak asasi manusia internasional lainnya, mendesak Michelle Bachelet untuk segera dicopot dari sebagai Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

(Baca juga: Michelle Bachelet Kepala HAM PBB Pernah Jadi Pelarian Politik ke Australia)

Melansir Voa Indonesia, Selasa (14/6/2022) Michelle Bachelet sendiri mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Pengumuman itu mengakhiri spekulasi berbulan-bulan tentang niatnya di tengah meningkatnya kritik atas sikapnya yang lemah terhadap pelanggaran hak asasi di China.

"Sementara masa jabatan saya sebagai Komisaris Tinggi akan berakhir, sesi ke-50 tonggak sejarah Dewan ini akan menjadi yang terakhir bagi saya untuk menyampaikan pengarahan," kata Bachelet kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat membuka pertemuan yang akan berlangsung empat minggu.

(Baca juga: Selidiki Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur, PBB Minta China Izinkan Utusan Kunjungi Xinjiang)

“Tuntutan ini disuarakan oleh organisasi dan kelompok pemerhati hak asasi manusia dunia, pasca kunjungan enam hari Michelle Bachelet ke China, khususnya Xinjiang, yang diharapkan dapat membuka tabir sekaligus pintu masuk penyelesaian tuduhan dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Beijing terhadap Muslim Uighur,”tulis uyghurcongress.

Aktivis mengkritik kunjungan enam hari Michelle Bachelet sebagai upaya untuk menutupi penindasan China terhadap Muslim Uighur, Tibet, Mongolia Selatan, Hong Kong, dan lainnya.

Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk tidak mengusulkan pembaruan mandatnya terhadap Michelle Bachelet dan menuntut agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia segera merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur dan komunitas Turki lainnya di Turkistan Timur.