JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa terhadap Surya Darmadi telah sesuai persyaratan.
"Mengadili, menyatakan eksepsi atau keberatan tim penasehat hukum terdakwa Surya Darmadi tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).
Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan persidangan. Sidang perkara dugaan korupsi terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan terdakwa Surya Darmadi dilanjutkan pekan depan yang beragendakan pemeriksaan saksi.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Surya Darmadi," kata Hakim Fahzal.
BACA JUGA:Terdakwa Korupsi Surya Darmadi Memohon Rekeningnya Dibuka untuk Bayar Gaji Karyawan
"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP," sambungnya.
Sebelumnya, Surya Darmadi memprotes dakwaan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit perusahannya. Surya menilai dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) itu sumir dan prematur.
"Bahwa istilah kata sumir dan prematur dalam konteks surat dakwaan diartikan sebagai dakwaan yang disusun dan atau dibuat terlalu singkat dan terburu-buru yang belum saatnya untuk diajukan ke depan persidangan," kata Kuasa Hukum Surya, Juniver Girsang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).
BACA JUGA:KPK Segera Serahkan Kasus Suap Surya Darmadi ke Kejagung
Untuk diketahui, Bos PT Duta Palma, Surya Darmadi alias Apeng diakwa oleh tim jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 (Rp4 triliun) dan 7.885.857 dolar AS serta perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000 (Rp73 triliun).
Kerugian keuangan dan perekonomian negara itu akibat dugaan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apeng didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman.
Jaksa membeberkan, Surya Darmadi telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp7.593.068.204.327 (Rp7 triliun) dan 7.885.857 dolar AS sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penghitungan kerugian negara itu merupakan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
Sedangkan kerugian perekonomian negara akibat korupsi Surya Darmadi, sambung jaksa, mengacu oada Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 24 Agustus 2022.
Tak hanya itu, Surya Darmadi juga didakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Surya Darmadi didakwa mencuci uang hasil korupsi lahan sawit ke sejumlah aset maupun transfer ke berbagai pihak.
(Awaludin)