Tragedi Kanjuruhan, Momentum Perbaikan Sepakbola Nasional

TRAGEDI di stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu 1 Oktober 2022 silam diharapkan jadi cambuk dan momentum dunia olahraga Tanah Air, khususnya sepakbola berbenah. Betapa, inkonsistensi sistemik penyelenggaraan dan pembinaan olahraga memunculkan fenomena gunung es, yang akhirnya meledak dan menunjukkan bangsa ini, masih tribalisme.

Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa 132 orang, dan ratusan lainnya luka-luka adalah potret buram olahraga Tanah Air. Sulutan dan provokasi, sikap yang irasional, mudah marah, tidak berpikir panjang, impresif, ekspresif, dan segudang fakta lainnya, bukti sekelumit sikap-sikap tribal. Tidak hanya suporter, tapi Panpel, PSSI, dan aparat pun, sama-sama menunjukkan sikap tersebut.

Tak ayal, pemerintah pun membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketuai Menko Polhulam Mahfud MD untuk menelisik dan memberikan rekomendasi atas penyelesain kasus ini. Kesimpulan TGIPF sudah komprehensif dengan memotret berbagai fakta dari pihak-pihak yang "punya andil" dalam tragedi tersebut: PSSI, PT Liga Indonesia Bersatu (LIB), panitia pelaksana (Panpel), security officer (SO), aparat keamanan (Polri-TNI), dan juga Suporter. Semuanya dikupas dan dianalisis.

Baca juga: Disarankan Maju Jadi Ketum PSSI, Ini Tanggapan Kaesang Pangarep

Rekomendasi pun diberikan kepada semua pihak. Salah satu yang kemudian menggema di lini massa (social media) adalah soal rekomendasi agar Ketum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri.

Baca juga: TGIPF Tragedi Kanjuruhan Desak Revolusi PSSI, PSTI Minta Mochamad Iriawan Legawa

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral ...," bunyi petikan rekomendasi TGIPF.

Selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Masalah tidak akan begitu saja selesai, hanya karena mundurnya pengurus PSSI. Mengingat rekomendasi TGIPF juga menyeluruh diberikan ke pihak lain seperti ke PT LIB, Panpel, SO, Aparat keamanan, Kemenpora, Kementerian PUPR, dan Kemenkes. Semua pihak harus berbenah.

Dalam pandangan penulis, sejumlah hal yang juga penting untuk dilakukan demi perbaikan olahraga nasional, khususnya sepakbola, di antaranya:

Pertama, memastikan semua infrastruktur stadion dan tempat pertandingan memenuhi persyaratan. Apakah standard FIFA atau lainnya.

Kedua, memastikan penyelenggaraan event olahraga menggunakan standard yang memadahi dengan skala prioritas pada safety. Konser musik aja bisa tertib, tentu event olahraga juga bisa.

Ketiga, otoritas olahraga, mulai dari Kemenpora, KONI, KOI, organisasi cabang olahraga, hingga organisasi suporter juga harus memahami hak dan kewajiban, serta Standard Operating Precedure (SOP) sebuah event olahraga. Aparat dan otoritas lain yang terlibat dalam sebuah event olahraga pun demikian.

Baca juga: Bukan Hanya Tuntut Ketua Umum, Seluruh Asprov PSSI Juga Didesak Mundur oleh Pentolan Bonek

Keempat, perlu dikembangkan manajemen suporter berbasiskan komunitas. Organisasi suporter yang memiliki militansi dan energi begitu besar harus senantiasa dicarikan safety valve, agar mereka bisa menyalurkan energi besar tersebut ke hal-hal positif. Misalnya aja, karena berbasiskan komunitas, mereka diajak untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan aktivitas produktif lainnya.

Baca juga: Duh! Dirut PT LIB Tak Juga Ditahan Usai Tiga Kali Diperiksa Polisi, Kok Bisa?

Kelima, digitalisasi database suporter dan mekanisme pembelian tiket masuk stadion. Pola transformasi di PT KAI bisa dijadikan raw model. Misalnya saja semua penonton wajib untuk membeli tiket dengan basis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Setiap event attitude mereka akan tercatat dengan baik. Termasuk misalnya ada suporter yang berulah buruk juga terdeteksi, dan mereka akan mudah diberikan sanksi semisal tidak boleh masuk ke stadion atau tempat event olahraga, karena perilaku yang buruk.

Keenam, perlu dipikirkan manajemen modern di institusi olahraga, untuk menjamin adanya reward and punishment bagi siapapun. Bagi yang berprestasi layak mendapatkan reward dan jaminan kesejahteraan. Tapi yang mencoreng dunia olahrga, layak diberikan sanksi. Pendekatannya pun tidak semata-mata prestasi, melainkan integrity.

Ketujuh, stakeholder lainnya, termasuk penonton di luar stadion, apalagi mereka yang aktif di lini massa, harus memiliki sikap yang lebih dewasa. Mereka juga tidak asal hujat dan akhirnya memprovokasi dari luar arena pertandingan. Jangan bersikap tribal.

Beberapa catatan di atas barulah segelintir poin. Pasti, pemangku olahraga Tanah Air, tidak kekurangan pakar dan ahli untuk membuat roadmap olahraga Tanah Air jauh lebih baik. Namun, paperwork yang begitu rupa dan begitu bagusnya, hanya akan berhenti menjadi onggokan dokumen jika tidak dibarengi dengan konsistensi implementasi di lapangan.

Sekali lagi, Tragedi Kanjuruhan, bisa dijadikan momentum semua stakeholder olahraga nasional, tidak hanya sepakbola, untuk berbebah. Maju terus menuju olahraga Indonesia yang gemilang dan bermartabat.

Baca juga: Cerita Asisten Pelatih Arema FC yang Sempat Panik Cari Putrinya saat Tragedi Kanjuruhan

(Fakhrizal Fakhri )