KPK Buka Peluang Jerat Lukas Enembe dengan Pasal Pencucian Uang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE), dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan pasal tersebut terungkap setelah KPK menelusuri aset-aset Lukas Enembe beberapa waktu belakangan ini.

"Ya kami pastikan tiap proses penyidikan perkara yang dilakukan KPK, kami telusuri informasi dan datanya terkait perkara dimaksud, termasuk terkait informasi aset ataupun barang-barang yang bernilai ekonomis yang diduga berasal dari tipikor," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (5/12/2022).

KPK sedang menelusuri aset yang diduga hasil pencucian uang Lukas Enembe lewat pemeriksaan sejumlah saksi. Ali menjelaskan, penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi itu sedang difokuskan KPK untuk mengoptimalisasi pemulihan aset negara.

"Sebagaimana seperti yang kami sering sampaikan, kebijakan KPK saat ini tidak hanya fokus pada aspek pemenjaraan pidana badan bagi para pelaku korupsi, tapi juga mengoptimalkan asset recovery," beber Ali.

"Nah, satu di antara instrumen yang bisa digunakan adalah TPPU, karena tentu kita bisa telusuri lebih jauh aliran uang tersebut apakah kemudian dapat ditemukan fakta hukum telah berubah (uang) ke aset yang bernilai ekonomis," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi.