Iran Sebut Pencabutan Keanggotaannya dari Komisi Status Perempuan PBB Sebagai Bid'ah Politik

JAKARTA – Iran mengecam pencabutan keanggotaan Republik Islam Iran di Komisi PBB tentang Status Perempuan (UNCSW) melalui resolusi dari Amerika Serikat (AS) pada Rabu, (14/12/2022), menyebutnya sebagai sebuah bid’ah politik. Iran menyebut resolusi AS itu didasarkan pada klaim tak berdasar dan argumen palsu menggunakan narasi keliru yang bertentangan dengan semangat dan teks dari Piagam PBB.

Komisi Status Perempuan PBB adalah salah satu pilar Dewan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC).

“Resolusi untuk membatalkan keikutsertaan Iran dalam Komisi Status Perempuan PBB diajukan oleh pemerintah AS dan sebagai kelanjutan dari tekanan global terhadap Iran dengan tujuan mendukung kerusuhan di negara kami,” demikian disampaikan Kedutaan Besar Iran di Jakarta dalam pernyataannya, Jumat, (16/12/2022).

Hal ini terjadi pada saat Iran telah menjadi anggota Komisi UNCSW selama dua periode dalam 10 tahun terakhir (sejak 2011) dan memenangkan keanggotaan badan ini untuk ketiga kalinya selama pemilihan tahun lalu (April 2021) dengan jumlah suara maksimum (43 suara dari 54 negara anggota ECOSOC).

BACA JUGA: Indonesia Tolak Resolusi PBB Soal Situasi HAM di Iran

Iran menuding AS berusaha memaksakan tuntutan politik sepihak dengan mengabaikan tata cara pemilihan anggota di lembaga internasional dan memanfaatkan perkembangan terakhir di Iran untuk mencapai tujuan utamanya.

“Mencabut anggota sah UNCSW adalah bidah politik yang mendiskreditkan organisasi internasional ini dan juga menciptakan prosedur sepihak untuk penyalahgunaan lembaga internasional di masa depan,” tambah pernyataan tersebut.