Perspektif dan Upaya Hukum Internasional dalam Mengatasi Violent Non-State Actors sebagai Ancaman Global

Pada 2017, seorang ekstremis meledakkan dirinya di Arena Manchester yang menyebabkan 22 kematian dan 139 cedera sebagai salah satu serangan paling mematikan di Inggris.

Masalah ini harus segera diatasi untuk melindungi dan menjamin keamanan negara dan warganya.

Diperlukan mekanisme yang lebih kuat dan rencana koordinasi untuk mendeteksi dan mengurangi tindakan teror sebelum muncul.

Dalam kasus VNSA lainnya, diharuskan untuk fokus pada membedakan VNSA dengan tujuan yang baik, seperti memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi serta menentang aktor yang memiliki niat jahat.

Untuk mencapai tujuan ini, PBB dan negara anggota telah bekerja, dalam beberapa tahun terakhir, pada langkah-langkah baru untuk meningkatkan strateginya menjadi lebih efektif, memanfaatkan layanan intelijen untuk mendeteksi ancaman sebelum menjadi nyata.

Sebagai realisasi dari upaya yang ingin dilakukan untuk memastikan kepentingan negara, berbagai negara telah mendukung kerangka kerja strategis dan kebijakan pemerintah yang lebih luas, termasuk yang diartikulasikan dalam strategi keamanan nasional dan tinjauan pertahanan dan keamanan strategis pemerintah yang menggabungkan dan mengembangkan strategi pembangunan stabilitas luar negeri.

Hal ini melengkapi Kerangka Stabilitas Pembangunan Departemen Pembangunan Internasional.

Pendekatan ini dan panduan stabilisasi yang lebih luas perlu diinformasikan dan diidentifikasi secara lebih dalam, terutama dalam konteks intervensi baru-baru ini di negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang berkonflik.

Diperlukan juga strategi kerja sama lebih jauh dengan komunitas internasional untuk memerangi VNSA.

Dengan demikian, diperlukan beberapa rekomendasi untuk memerangi VNSA, seperti dengan memprakarsai diskusi antara negara-negara anggota untuk membentuk Special Envoy PBB mengenai VNSA. Special Envoy PBB diaktifkan untuk menangani serangkaian masalah khusus.

Dalam hal ini, Special Envoy PBB diperlukan untuk menangani masalah VNSA. Mandatnya adalah untuk mencapai perdamaian dan keamanan terkait VNSA.

Special Envoy PBB telah diaktifkan di Haiti, Yaman, dan sebagainya.

Semua negara anggota PBB perlu untuk mempertimbangkan Financial Action Task Force (FTAF) sebagai penyelidik keuangan untuk mencegah VNSA yang disponsori negara.

Mekanismenya akan mengikuti regulasi FTAF sendiri. Negara yang dinilai harus memberikan informasi tentang undang-undang, peraturan, dan instrumen hukum lainnya yang dimilikinya untuk memerangi pendanaan terorisme.

Jika negara diketahui mendanai VNSA, maka negara tersebut dapat dituntut oleh negara anggota.