TOKYO - Jepang pada Jumat (16/12/2022) setuju meluncurkan rencana keamanan nasional baru yang menandakan pembangunan militer terbesar negara itu sejak Perang Dunia II. Jepang setuju menggandakan pengeluaran pertahanan dan mengubah konstitusi pasifisnya dalam menghadapi meningkatnya ancaman keamanan dari saingan regional.
Dalam pidato televisi sore hari di Tokyo, Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida mengatakan pemerintah telah menyetujui tiga dokumen keamanan. Yakni Strategi Keamanan Nasional (NSS), Strategi Pertahanan Nasional, dan Rencana Pengembangan Angkatan Pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang di tengah meningkatnya lingkungan keamanan yang tidak stabil.
BACA JUGA: 2 Rudal Balistik Korut Jatuh di Luar ZEE Jepang
Kishida mengatakan langkah-langkah baru tersebut mencakup ketentuan yang akan memungkinkan Jepang untuk memiliki “kemampuan serangan balik,” kemampuan untuk secara langsung menyerang wilayah negara lain dalam keadaan darurat dan dalam keadaan tertentu.
BACA JUGA: Pengadilan Jepang Tolak Klaim Ganti Rugi Anak Korban Bom Nagasaki
Menurut Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada, Kishida pada awal Desember menginstruksikan menteri pertahanan dan keuangannya untuk mengamankan dana guna meningkatkan anggaran pertahanan Jepang menjadi 2% dari PDB saat ini pada 2027.
Dalam mengambil inisiatif pertahanan baru, Jepang ‘membengkokkan’ interpretasi konstitusi pasca-Perang Dunia II, yang membatasi Pasukan Bela Diri karena mereka hanya dapat digunakan untuk apa yang tersirat dari namanya, mempertahankan tanah air Jepang.