JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kembali berhembus. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mangatakan, pergantian Menteri (reshuffle) yang akan direncanakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lebih kental isu politis dibandingkan kinerja.
"Soal resuffle kabinet sebenarnya hak prerogatif presiden. Tak bisa diintervensi oleh siapapun dan bisa terjadi pada siapapun," ujar Adi Prayitno, Selasa (27/12/2022).
Menurut Adi, apabila membaca konteksnya, reshuffle kali ini memang kuat mengarah ke menteri Nasdem.
"Indikasi pertama, ini kali kedua Jokowi bicara reshuffle secara terbuka setelah Nasdem deklarasi usung Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Padahal Jokowi selama ini tak pernah bicara resuffle secara terbuka," kata Adi Prayitno.
Sementara, indikasi kedua kata Adi adalah pernyataan elit PDIP. Setelah Nasdem mengusung Anies maju pilpres, sudah dua kali elit PDIP langsung menyindir Nasdem.
"Hasto sempat bilang biru, yang itu artinya NasDem, lepas dari koalisi istana. Lalu, Djarot minta Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup di evaluasi," jelasnya.
Dirinya juga menilai bahwa reshuffle kali ini lebih kentara muatan politisnya ketimbang kinerja. Pasalnya isu reshuffle mengeras setelah Nasdem usung Anies maju pilpres.
"Karena kalau reshuffle alasan kinerja, mestinya bukan hanya menteri NasDem yang dievaluasi, tapi juga menteri semua partai termasuk menteri profesional," terang Adi Prayitno.
Dirinay melihat banyak persoalan di negara ini yang belum maksimal ditangani oleh jajaran pemerintahan di bawah Presiden RI Joko Widodo.
"Misalnya kondisi ekonomi belum pulih, sektor ketenagakerjaan, pengangguran kian banyak, kemiskinan juga bertambah, dan lain-lain," pungkas Adi Prayitno.
Kode soal wacana reshuffle kabinet disampaikan Presiden RI Jokowi dalam beberapa kesempatan kunjungan kerjanya.