Soal PN Jakpus Tunda Pemilu Presiden Tidak Intervensi, Itu Urusan KPU

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengintervensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dengan menunda Pemilu 2024.

"Presiden tidak ada intervensi, karena pemilu itu urusan KPU, lembaga independen yamg dihormati," terang Moeldoko saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023).

Moeldoko pun enggan mengomentari terkait putusan PN Jakpus. Menurutnya, pemerintah tak berwenang untuk mengomentari putusan yang mengabulkan penundaan Pemilu 2024.

"Apa yang dikomentari? Ini kan enggak ada hubungannya sama pemerintahan, ini kan hubungan antara parpol dengan pengadilan. Jadi enggak ada hubungannya dengan pemerintahan," kata Moeldoko.

Sebagai informasi, PN Jakpus sebelumnya telah menerima gugatan Partai Prima terhadap KPU RI. Alhasil, KPU RI diminta untuk menunda Pemilu sampai 2025. "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis 2 Maret 2023.

Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU RI dikarenakan merasa dirugikan lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu.