Dirut Transjakarta Mundur, Michael Sianipar: Seleksi Direksi BUMD Perlu Libatkan Penegak Hukum

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatutan dan kelayakan seleksi Direksi BUMD yang dilakukan Pemprov DKI.

“Tentu ini menjadi pertanyaan publik kenapa direktur utama BUMD yang sangat strategis di Jakarta yang baru saja terpilih ini ternyata bermasalah. Saya apresiasi juga KPK yang cepat dan tegas bertindak. Jangan sampai ada budaya koruptif yang masuk melalui kepemimpinan yang bermasalah di Transjakarta,” kata Michael.

Michael mengusulkan agar fit and proper calon direksi BUMD di Jakarta dapat meminta pertimbangan dari instansi-instansi penegak hukum seperti KPK. Hal ini bertujuan agar penegak hukum berkesempatan untuk mencegah orang-orang yang memiliki catatan untuk akhirnya diangkat.

“Istilahnya, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat memberi catatan kalau-kalau ada calon pejabat yang ternyata terindikasi terlibat dalam kasus-kasus. Tentu sifatnya confidential, sesuai standar etika yang berlaku, agar sifatnya masukan rahasia dari para penegak hukum,” jelas Michael.

Kesalahan pengangkatan pejabat dapat berdampak besar terhadap kinerja pemerintahan dan perusahaan negara. Michael menyarankan agar pengangkatan tidak dilakukan tergesa-gesa dan jangan sampai warga Jakarta yang akan jadi korban karena pembenahan BUMD yang terganggu.

“Saya harap ini jadi momen pembenahan direksi BUMD, mulai dari proses seleksi hingga akuntabilitas kinerja dan manajemen para pimpinan BUMD. Perlu ketegasan dan keberanian membenahi dari Pemerintah Provinsi,” tutur Michael.

(Fakhrizal Fakhri )