Lukas Enembe Ingin ke Singapura, Nurul Ghufron: KPK Bukan Lembaga Penjamin Kesehatan

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) kembali berulah, setelah menggelontorkan isu diberi makan ubi busuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dia mogok minum obat.

Tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan proyek di Papua tersebut menolak minum obat dari KPK dan bersikukuh ingin berobat ke Singapura.

Lukas dikabarkan telah menyurati pimpinan KPK terkait mogok minum obat yang diberikan dokter KPK agar bisa berobat ke Singapura. Namun, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memastikan belum menerima surat dari Lukas Enembe. Ghufron menegaskan bahwa tugas KPK hanya menjalankan proses penegakan hukum secara profesional.

"Perlu kami tegaskan, KPK adalah aparat penegak hukum sehingga tugasnya adalah menegakkan hukum secara profesional, KPK bukan lembaga penjamin sehatnya pasien termasuk dalam hal ini saudara LE yang sedang ditahan KPK," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (23/3/2023).

Ghufron menekankan bahwa pihaknya telah menjamin kesehatan Lukas Enembe selama berada dalam tahanan. Termasuk pemenuhan pengobatan untuk Lukas Enembe. KPK juga selalu berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pemenuhan kesehatan Lukas Enembe.

"Pelayanan terhadap kesehatan saudara LE itu dikoordinasikan dengan IDI dan sejauh ini memandang sakitnya saudara LE masih dapat ditangani di dalam negeri. Mungkin lebih lanjut akan kami bahas bersama IDI berkaitan dengan perkembangan kesehatan yang bersangkutan untuk kami tindak lanjuti," beber Ghufron.

Untuk diketahui, Lukas Enembe menolak minum obat dari dokter KPK. Salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona mengklaim obat yang diberikan dokter KPK tidak memberikan pengaruh perubahan terhadap kondisi kesehatan kliennya. Karena itu, kata Petrus, Lukas bersurat ke pimpinan KPK agar dapat berobat ke Singapura.