Respons Ganjar Pranowo soal Isu Kontrak Politik: Kabinet Prerogatif Presiden, Bukan Partai!

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo merespons isu tentang kontrak politik terkait jika nanti dirinya terpilih menjadi presiden 2024.

Isu yang berkembang, Ganjar disebut meneken kontrak dengan PDI Perjuangan, salah satunya tentang penunjukkan menteri di posisi strategis ditentukan PDIP.

Terkait hal itu, Ganjar menegaskan, pembentukan kabinet atau menteri-menteri, merupakan hak prerogratif presiden terpilih. Bukan ditentukan oleh partai tertentu, sekalipun yang telah mengusung.

“Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong prerogatif kok!” kata Ganjar dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/6/2023).

Untuk diketahui, mengutip laman Komisiyudisial.go.id, dalam literatur hukum tata negara hak prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.

Salah satu contoh hak prerogatif presiden adalah mengangkat menteri tanpa campur tangan lembaga lain, termasuk partai.

Kendati demikian, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk bisa diangkat menjadi menteri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.