Ada Kemungkinan Perbedaan, Kapan Jadwal Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 2023?

JAKARTA - Hari Raya Idul Adha 1444 H atau kerap disebut sebagai Lebaran Haji berpotensi berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah sendiri sudah menetapkan Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023.

Metode yang digunakan Muhammadiyah berdasarkan kriteria Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Berbeda dengan pemerintah melalui Kementerian Agama, yang menggunakan metode Rukyatul Hilal dalam menetapkan awal Dzulhijjah 1444 H.

Adapun Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Usai dilakukan rukyatul hilal di sejumlah titik lokasi, hasilnya akan dibawa ke Sidang Isbat yang akan mengambil keputusan awal Dzulhijjah. 

Kapan Sidang Isbat?

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Kemenag, Adib mengatakan, Kemenag akan menggelar pemantauan hilal atau rukyatul hilal awal bulan Dzulhijjah 1444 H/2023 M pada Minggu, 18 Juni 2023 M bertepatan dengan 29 Dzulkaidah 1444 H. Pemantauan hilal dilakukan di 99 titik di seluruh Indonesia.

“Pada hari rukyat ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk berkisar antara 0° 11,78’ (nol derajat sebelas koma tujuh puluh delapan menit) sampai 2° 21,57’ (dua derajat dua puluh satu koma lima puluh tujuh derajat menit) dengan sudut elongasi antara 4,39° (empat koma tiga puluh sembilan derajat) sampai 4,93° (empat koma sembilan puluh tiga derajat),” ujarnya.

Sidang Isbat penentuan awal Dzulhijjah 1444 H menunggu hasil rukyatulhilal di seluruh Indonesia, yang akan digelar Kanwil Kemenag dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Peradilan Agama dan Ormas Islam serta instansi lain setempat.

Menurut Kepala Subdit Hisab Rukyat dan Syariah, Ismail Fahmi, Sidang Isbat awal Dzulhijjah 1444 H digelar di Auditorium HM. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta, pada Minggu 18 Juni 2023. Sidang Isbat akan dihadiri sejumlah Duta Besar Negara-negara Sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dihadiri juga oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, pakar falak dari ormas-ormas Islam, Lembaga dan instansi terkait, anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam serta pondok pesantren.

(Arief Setyadi )