Ponpes Al Zaytun Telah Dibina, Mahfud MD: Biangnya Panji Gumilang Ditangani Polisi!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pondok pesantren (Ponpes) Al Zaytun akan dibina. Sementara itu, pimpinannya, Panji Gumilang akan ditangani oleh Bareskrim Polri.

“Tidak usah dibesar-besarkan karena kan biangnya (masalah Al Zaytun) di orang, yang bernama Panji Gumilang itu, ini kan sudah ditangani (Polri). Lembaganya kita lihat perkembangannya,” kata Mahfud, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Mahfud memastikan, untuk institusinya yakni Ponpes Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan akan tetap diselamatkan. Namun, lembaganya akan dibina yang sesuai dengan visi dan misi yang tertulis dan tidak boleh ada kegiatan terselubung yang tidak sesuai dengan Undang-undang.

“Terhadap institusinya kita sementara ini berpendapat itu supaya selamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis, tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Masih kata Mahfud, lembaga pendidikan Al Zaytun yang terdiri dari dua kelompok yakni Pondok Pesantren dan kelompok sekolah yang terdiri dari Ibtidaiyah atau jenjang sekolah dasar, kemudian tsanawiyah atau jenjang menengah, aliyah atau jenjang atas, dan perguruan tinggi akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama.

“Lembaga pendidikan Al Zaytun yang terdiri dari dua kelompok, satu Pondok Pesantren, kedua sekolah yang dimulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi nanti akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama yang selama ini memang menjadi pembinanya,” kata Mahfud.

Sementara itu, Mahfud mengatakan untuk masalah tertib sosial dan keamanan masyarakat akan dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Barat dengan Polda juga TNI setempat.

“Lalu, tertib sosial dan keamanan masyarakat itu dikoordinasikan oleh Gubernur ya, dikoordinasikan oleh Gubernur bersama aparat vertikal setempat, mungkin disitu ada Polda setempat, lalu ada Kabinda, sudah pasti TNI, laporan pendukungnya sudah pasti. Nah itu yang keputusan pemerintah soal Al Zaytun,” tandasnya.

(Fahmi Firdaus )