Kisah Subagyo HS Tolak Perintah Presiden Soeharto Jadi Pangkopkamtib

JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo alias Subagyo HS adalah salah seorang tokoh sentral militer pada masa awal reformasi 1998. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kala itu, Subagyo turut bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di Indonesia yang tengah bergolak.

Subagyo, yang meraih dua kali Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dalam Operasi Seroja dan Operasi Woyla, juga merupakan satu-satunya KSAD yang merasakan kepemimpinan tiga presiden yakni, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie dan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Sejak dilantik Presiden Soeharto menjadi KSAD ke-20 pada Februari 1998, Subagyo langsung dihadapkan pada situasi keamanan yang sulit. Kala itu tuntutan reformasi santer terdengar menyusul terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI.

Kondisi ini diperparah oleh krisis moneter yang melanda, menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok (sembako) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) melonjak tajam. Pemutusan hubungan kerja besar-besaran sebagai imbas dari krisis ini juga semakin meningkatkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah dan memicu demonstrasi, bahkan kerusuhan di berbagai daerah.

Di Jakarta, kondisi ini membuat situasi keamanan menjadi sangat rawan, terutama setelah pecahnya serangkaian kerusuhan. Untungnya, tindakan yang diambil Subagyo akhirnya berhasil meredam situasi, mencegah kerusuhan semakin meluas.

Meski kondisi keamanan dapat dikendalikan, namun stabilitas nasional belum dapat dipulihkan sepenuhnya. Sementara itu desakan agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya juga terus terdengar

Di tengah situasi itu, Soeharto menyuarakan gagasan untuk membentuk organisasi baru untuk memulihkan keamanan, semacam Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Dia pun menawarkan Subagyo untuk memimpin organisasi tersebut.

“Bagaimana kalau kamu yang jadi Pangkopkamtib?”, tanya Pak Harto.

Mendapat tawaran itu, Subagyo balik bertanya kepada Sang Presiden: “Apakah ada rencana Pak Harto untuk memisahkan jabatan Menhankam-Pangab?”

Saat Soeharto menjawab “tidak”, Subagyo pun menolak tawaran tersebut.

Pertimbangan Subagyo adalah karena rencananya posisi Pangkopkamtib akan dijabat oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, sementara dirinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan menjadi wakil panglima (Wapang).

“Dalam pikiran saya kalau jabatan Menhankam/Pangab tidak dipisah maka jabatan Pangkopkamtib yang ditawarkan presiden kepada saya akan rancu dengan jabatan KSAD. Karena KSAD selaku pembina TNI AD tidak punya kewenangan operasional. Lagi pula awalnya yang akan menjadi Pangkopkamtib adalah Pangab dan KSAD menjadi wakil panglima (Wapang). Oleh karena itu saya menolak tawaran dari Pak Harto untuk menjadi Pangkopkamtib,” ujar Subagyo dalam buku biografinya berjudul “Jenderal TNI Subagyo HS: Kasad di Bawah Tiga Presiden” yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad).

Alasan lainnya, waktu itu jabatan Kopkamtib sudah tidak populer lagi di dalam negeri. Bahkan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri Kopkamtib tidak populer karena terkesan negara dalam keadaan tidak aman dan tidak tertib. 

Kopkamtib dibentuk pada 10 Oktober 1965, sesaat setelah meletusnya peristiwa G30S/PKI, karena situasi negara yang sangat kacau dan genting. . Mayjen TNI Soeharto menjadi Panglima Kopkamtib (Pangkopkamtib) pertama.

Keberadaan organisasi TNI ini semakin kuat setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966. Kopkamtib bisa dikatakan sebagai lembaga superpower yang memiliki kewenangan sangat luas.

Sejak dibentuk, Pangkopkamtib biasanya selalu dijabat orang-orang dekat Soeharto. Beberapa Pati TNI yang pernah menjabat sebagai Pangkopkamtib adalah Jenderal Maraden Panggabean periode 1969-1973, Jenderal Soemitro periode 1973-1974, Laksamana Soedomo yang pada awalnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) periode 1974-1978 kemudian diangkat menjadi Pangkopkamtib 1978-1983.

Subagyo HS menjabat sebagai KSAD hanya selama 21 bulan, dari 16 Februari 1998 hingga 20 November 1999. Pembenahan ini dilakukan dengan upaya untuk menyelaraskan program pendidikan berjalan dengan baik.

Selama masa jabatannya itu, Subagyo melakukan pembenahan terhadap pusat pendidikan (Pusdik). Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat). Dia juga melakukan penggantian terhadap sejumlah Perwira Tinggi TNI AD di antaranya, Pangdam Jaya dari Mayjen TNI Djaja Suparman kepada Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu, kemudian Pangdam III/Siliwangi dari Mayjen TNI Djamari Chaniago kepada Mayjen TNI Purwadi dan Pangdam IV/Diponegoro dari Tyasno Sudarto kepada Bibit Waluyo dan beberapa Pati lainnya.

(Rahman Asmardika)