KPK: Masih Banyak Pejabat Bea Cukai yang Bakal Diperiksa Hartanya

JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, masih banyak pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai yang bakal diklarifikasi laporan harta kekayaannya. Sebab, ada ketidakwajaran dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ditjen Bea Cukai.

"Ada, masih banyak. Ada lima apa enam pejabat bea cukai," kata Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (19/7/2023).

Sayangnya, Pahala masih enggan membeberkan siapa saja pejabat Ditjen Bea Cukai yang bakal diklarifikasi harta kekayaannya. Tapi, kata dia, pejabat yang bakal diklarifikasi mempunyai jabatan sekelas mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono. Andhi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kepala iya, pelabuhan-pelabuhan kayak begini lah," ujar Pahala.

Menurut Pahala, pihaknya perlu melakukan klarifikasi LHKPN terhadap para pejabat tersebut guna menelusuri ada atau tidaknya kejanggalan dalam kepemilikan hartanya. KPK bakal menelusuri harta kekayaan para pejabat Bea Cukai tersebut.

"Janggal tuh artinya apa? Kalau dia besar banget belum tentu juga janggal kalau dia punya warisan. Tetapi ya kita ambil aja, kita lihat rekeningnya semua, kita dengar semua informasi dari lapangan. Kalau ada harta lain yang belum disebut, lalu kita analisis kewajaran hartanya, kan dia ada pemasukan, ada pengeluaran. Kalau dia punya harta besar, dulu belinya dari mana, kita balik ke belakang," ujarnya.

"Lagi disiapin timnya tapi rekening banknya lagi diminta, kan ada waktu," sambungnya Pahala.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono sebagai tersebut. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari temuan ketidakwajaran harta kekayaan Andhi Pramono. Andhi diduga mempunyai harta yang tak wajar hasil gratifikasi.

Saat ini, KPK sedang menyoroti internal Bea Cukai. KPK ingin Ditjen Bea Cukai bersih dari praktik korupsi. Khususnya, yang ada di pelabuhan. Oleh karenanya, KPK bakal memanggil para pejabat Bea Cukai yang hartanya dinilai tidak wajar.

"Ternyata ini salah satu yang bisa dipakai juga mempercepat supaya Bea Cukai gerak lebih cepat di pelabuhan. Caranya diundang menerangkan LHKPN-nya," kata Pahala.

(Arief Setyadi )