Muhammadiyah Tak Izinkan Kampusnya Digunakan Kampanye Politik

JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya tak akan memberikan izin lembaga pendidikannya, termasuk kampusnya, digunakan untuk kampanye politik.

Dia menilai kampanye tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus.

Hal terssebut diungkapkan sebagai respons adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan.

"Walaupun diperbolehkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati. Bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus," kata Abdul melalui pesan singkatnya, Selasa (29/8/2023).

Dirnya tidak ingin lembaga pendidikan milik Muhammadiyah bertarikan kepentingan politik antar masing-masing kandidat.

"Keputusan MK yang memperbolehkan kampus untuk kampanye itu akan berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus. Tarik menarik kepentingan politik di kampus akan semakin kuat," tutur dia.