Pertama Kalinya, AS Setujui Bantuan Peralatan Militer Senilai Rp1,2 Triliun ke Taiwan

NEW YORK - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyetujui pendanaan untuk pengiriman peralatan militer AS yang pertama ke Taiwan di bawah program yang biasanya diperuntukkan bagi negara-negara berdaulat

Paket tersebut – yang merupakan bagian dari program pembiayaan militer luar negeri (FMF) Departemen Luar Negeri – berjumlah USD80 juta (Rp1,2 triliun) dan akan dibayar oleh pembayar pajak AS.

“FMF akan digunakan untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan melalui kemampuan pertahanan bersama dan gabungan serta meningkatkan kesadaran domain maritim dan kemampuan keamanan maritim,” tulis departemen tersebut dalam pemberitahuannya kepada Kongres yang ditinjau oleh CNN, pada Selasa (29/8/2023).

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengkonfirmasi transfer tersebut untuk pertama kalinya.

“Sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan kebijakan satu Tiongkok kami yang sudah lama ada, yang tidak berubah, Amerika Serikat menyediakan barang-barang dan layanan pertahanan yang diperlukan bagi Taiwan untuk memungkinkan Taiwan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai,” kata juru bicara itu kepada CNN dalam sebuah pernyataan.

“Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang kuat terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, yang sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran regional dan global,” lanjutnya.

Perkembangan terbaru dalam dukungan AS yang berkelanjutan terhadap Taiwan kemungkinan besar akan membuat marah Tiongkok, yang mengklaim pulau dengan pemerintahan mandiri itu sebagai miliknya.

AS telah menjual senjata ke Taiwan di masa lalu melalui program terpisah yang disebut Penjualan Militer Asing (FMS). Program FMF akan memberikan bantuan hibah, yang dibayar oleh pembayar pajak AS, kepada Taiwan untuk melakukan pembelian tersebut.

Menurut surat yang dikirim ke Kongres, penjualan tersebut dapat mencakup berbagai kemampuan, termasuk sistem pertahanan udara dan pesisir, pertahanan rudal balistik, pertahanan dunia maya, drone, pelatihan militer, alat pelindung diri prajurit, dan amunisi. Kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun agar dukungan militer benar-benar sampai ke Taiwan, karena peralatan tersebut akan dimasukkan ke dalam pembelian peralatan di masa depan oleh Pentagon.

Berdasarkan Undang-Undang Peningkatan Ketahanan Taiwan yang disahkan tahun lalu, pemerintah AS diberi wewenang untuk menghabiskan hingga USD2 miliar per tahun dalam bentuk bantuan hibah militer ke pulau tersebut dari 2023 hingga 2027.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Michael McCaul menyambut baik persetujuan tersebut.

“Saya senang pemerintah semakin menerapkan Undang-Undang Ketahanan Taiwan yang Ditingkatkan bipartisan dengan akhirnya memberikan FMF ke Taiwan. Senjata-senjata ini tidak hanya akan membantu Taiwan dan melindungi negara-negara demokrasi lainnya di kawasan, namun juga memperkuat postur pencegahan AS dan menjamin keamanan nasional kita dari PKT yang semakin agresif,” kata McCaul dalam sebuah pernyataan.

(Susi Susanti)