KTT G20 Hindari Kecam Rusia Terkait Perang di Ukraina, Serukan Perdamaian

NEW DELHI – Kelompok negara G20 mengadopsi deklarasi konsensus pada pertemuan puncak pada Sabtu, (9/9/2023) yang menghindari kecaman terhadap Rusia atas perang di Ukraina, meminta semua negara untuk tidak menggunakan kekerasan untuk merebut wilayah.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan bahwa Deklarasi Pemimpin telah diadopsi pada hari pertama KTT G20 akhir pekan di New Delhi.

“Dengan kerja keras semua tim, kami telah menerima konsensus mengenai Deklarasi KTT Pemimpin G20. Saya mengumumkan penerapan deklarasi ini,” kata Modi kepada para pemimpin sebagaimana dilansir Reuters.

Konsensus ini mengejutkan karena G20 terpecah belah mengenai perang di Ukraina, dimana negara-negara Barat sebelumnya mendorong kecaman keras terhadap Rusia dalam Deklarasi Pemimpin, sementara negara-negara Barat lainnya menuntut fokus pada isu-isu ekonomi yang lebih luas.

“Kami menyerukan kepada semua negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional termasuk integritas dan kedaulatan wilayah, hukum kemanusiaan internasional, dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas,” kata deklarasi tersebut.

“Kami menyambut baik semua inisiatif relevan dan konstruktif yang mendukung perdamaian komprehensif, adil, dan tahan lama di Ukraina.

“Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima,” tambah pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan deklarasi tersebut “tidak ada yang bisa dibanggakan”, dan menambahkan bahwa kehadiran Ukraina akan memberikan peserta pemahaman yang lebih baik mengenai situasi tersebut.

Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deklarasi tersebut menunjukkan posisi yang jelas mengenai invasi Rusia ke Ukraina dengan mengatakan bahwa integritas wilayah suatu negara tidak dapat disengketakan dengan kekerasan.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan deklarasi tersebut memiliki pernyataan yang sangat tegas mengenai perang ilegal Rusia di Ukraina.

“Saya pikir itu adalah hasil yang bagus dan kuat.”

Belum ada reaksi langsung dari Rusia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dia mengatakan akan memblokir deklarasi akhir tersebut kecuali deklarasi tersebut mencerminkan posisi Moskow terhadap Ukraina dan krisis lainnya.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan menimbulkan gejolak ekonomi di seluruh dunia. Moskow membantah melakukan kekejaman selama konflik, yang disebutnya sebagai “operasi khusus” untuk “demiliterisasi” Ukraina.

Deklarasi tersebut juga menyerukan penerapan inisiatif Laut Hitam untuk mengamankan aliran biji-bijian, makanan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia. Moskow menarik diri dari perjanjian tersebut pada Juli karena apa yang disebutnya kegagalan memenuhi tuntutannya untuk menerapkan perjanjian paralel yang meringankan aturan ekspor pangan dan pupuknya sendiri.

Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengatakan Tiongkok, sekutu utama Rusia, mendukung hasil tersebut.

“Perbedaan sudut pandang dan kepentingan memang terjadi, namun kami mampu menemukan titik temu dalam semua permasalahan,” katanya dalam konferensi pers.

Perbedaan pandangan mengenai perang telah menghalangi tercapainya kesepakatan bahkan pada satu komunike pada pertemuan tingkat menteri selama masa kepresidenan India di G20 pada tahun ini.

Sherpa India, perwakilan negara G20, mengatakan negara tuan rumah bekerja "sangat erat" dengan Brasil, Afrika Selatan dan india untuk mencapai konsensus mengenai bahasa perang di Ukraina dalam dokumen KTT.

Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa kelompok tersebut setuju untuk mengatasi kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah “dengan cara yang efektif, komprehensif dan sistematis”, namun tidak membuat rencana tindakan baru.

Dikatakan bahwa negara-negara berjanji untuk memperkuat dan mereformasi bank pembangunan multilateral, sementara mereka menerima proposal untuk regulasi mata uang kripto yang lebih ketat.

Pertemuan ini juga menyepakati bahwa dunia memerlukan pendanaan berbiaya rendah senilai total USD4 triliun setiap tahunnya untuk transisi energi, dengan porsi besar energi terbarukan dalam bauran energi primer.

Pernyataan tersebut menyerukan percepatan upaya menuju “penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara”, namun mengatakan hal ini harus dilakukan “sejalan dengan keadaan nasional dan mengakui perlunya dukungan menuju transisi yang adil”.

Sebelumnya, pada hari yang sama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan para pemimpin lainnya melewati jalan-jalan yang sepi menuju pusat konvensi berbentuk keong baru senilai USD300 juta yang disebut Bharat Mandapam, di seberang benteng batu abad ke-16.

anyak tempat usaha, kantor dan sekolah telah ditutup di kota tersebut dan lalu lintas dibatasi sebagai bagian dari langkah-langkah keamanan untuk memastikan kelancaran pertemuan paling penting yang akan diselenggarakan di negara tersebut.

Modi meresmikan pertemuan tersebut dengan menyerukan kepada para anggotanya untuk mengakhiri "defisit kepercayaan global" dan mengumumkan bahwa blok tersebut memberikan keanggotaan permanen kepada Uni Afrika dalam upaya menjadikannya lebih representatif.

Meskipun ada kompromi mengenai Deklarasi Pemimpin, KTT tersebut diperkirakan akan didominasi oleh negara-negara Barat dan sekutunya. Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menghadiri pertemuan tersebut dan malah mengirim Perdana Menteri Li Qiang, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir.

Biden, Scholz, Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Mohammed Bin Salman dari Arab Saudi, dan Fumio Kishida dari Jepang, antara lain hadir.

(Rahman Asmardika)