Soroti Aksi Kawin Tangkap, DPR: Perempuan Berhak Tentukan Pilihannya Sendiri

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peristiwa kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia pun menekankan bahwa perempuan berhak menentukan pilihannya, karena hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Dalam menentukan pasangan hidup, kaum perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Sehingga tidak boleh ada paksakan dari pihak manapun," kata Puan, Senin (11/9/2023).

Seperti diketahui, peristiwa kawin tangkap kembali terjadi dengan korban perempuan berinisial DM (20). Aksi sekelompok pria menculik DM yang dinarasikan sebagai tradisi kawin tangkap atau kawin paksa di Sumba Barat Daya itu sempat viral di media sosial (medsos) sejak pekan lalu.

Menurut polisi, peristiwa kawin tangkap tersebut dilakukan oleh puluhan pemuda dengan cara menculik DM yang saat itu sedang berada di keramaian dan membawanya kabur menggunakan mobil pikap. Sekelompok pemuda yang melakukan penculikan tampak menggunakan pakaian adat.

Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan olah masyarakat pedalaman Sumba, yaitu di Kodi dan Wawewa. Dalam tradisi lama masyarakat Sumba, kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga mempelai pria yang terhalang belis atau mahar tinggi dari pihak perempuan.

Berkaca dari peristiwa itu, Puan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Puan memahami pentingnya menghargai keanekaragaman budaya di Indonesia, namun ia mengingatkan jangan sampai budaya mencederai hak-hak perempuan.

"Harus ada solusi yang memadukan dua hal ini. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah berdialog dengan pemangku adat setempat dan masyarakat untuk mencari alternatif yang tidak melanggar hak asasi manusia," ujarnya.

Puan mengingatkan, tradisi kawin tangkap pada praktiknya berpotensi melanggar hak perempuan. Selain itu juga menimbulkan kekerasan yang berlapis pada korban, hingga memicu dampak traumatis.

"Segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan pada perempuan yang mengatasnamakan budaya harus disikapi dengan bijak, untuk itu perlunya Pemerintah turun tangan memfasilitasi lewat pendekatan yang humanis," tuturnya