Hilangnya dua menteri penting secara berturut-turut telah menimbulkan pertanyaan mengenai pemerintahan pemimpin Xi Jinping, yang telah membuat sistem politik Tiongkok semakin buram ketika ia memusatkan kekuasaan dan menegakkan disiplin partai yang ketat.
“Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan keduanya secara eksternal berhadapan dengan komunitas internasional. Kebijakan tersebut berpotensi dihapuskan tanpa penjelasan atau pertimbangan apa pun terhadap persepsi global,” kata Drew Thompson, peneliti senior di Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di Universitas Nasional Singapura, kepada CNN, pada Jumat (15/9/2023).
“Ini memicu krisis kepercayaan di Tiongkok. Hal ini menggarisbawahi kurangnya transparansi dan sifat pengambilan keputusan yang tidak jelas di Tiongkok,” lanjutnta.
Sebelum dipromosikan menjadi menteri pertahanan, Li adalah kepala Departemen Pengembangan Peralatan CMC yang bertanggung jawab atas pengadaan senjata selama lima tahun sejak 2017. Dalam jabatan tersebut, Li dijatuhi sanksi oleh AS pada 2018 atas pembelian senjata Rusia oleh Tiongkok.
Pada akhir Juli lalu, Departemen Pengembangan Peralatan mengeluarkan pemberitahuan yang menyerukan informasi publik mengenai praktik pengadaan barang dan jasa yang korup sejak 2017, yang bertepatan dengan saat Li bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa.
Li terakhir kali terlihat di depan umum pada tanggal 29 Agustus, ketika ia menyampaikan pidato utama di Forum Perdamaian dan Keamanan Tiongkok-Afrika di Beijing.