Dorong Penguatan Ketahanan Keluarga, DPR Singgung Kasus Anak Jadi Korban Prostitusi Online

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menguatkan ketahanan keluarga. Hal itu menyusul kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban.

Menurut dia, keluarga sangat berperan dalam memberikan pengawasan memadai. Termasuk, mengetahui dengan siapa anak berinteraksi dan apa yang mereka lakukan di luar rumah.

"Selain itu di era gencarnya media sosial, menjadi tanggung jawab dan kontrol orang tua pada aktivitas online anak juga sangat penting," kata Puan, Senin (25/9/2023).

Seperti diketahui, praktik prostitusi online dengan korban anak di bawah umur yang baru saja terjadi diungkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Melalui patroli sibernya, pihak kepolisian mengamankan seorang mucikari berinisial FEA yang diamankan di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat.

Modus yang digunakan FEA ialah menjajakan perempuan di bawah umur menggunakan media sosial. Anak-anak yang dijadikan korban ini diberikan tarif sekitar Rp1,5 juta hingga Rp8 juta untuk sekali kencan. Dari hasil itu, pelaku mendapatkan keuntungan sekitar Rp2 juta sampai Rp4 juta.

Puan mengatakan, penguatan peran keluarga dalam melindungi anak-anaknya juga menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga regulasi khususnya terkait penggunaan media sosial.

“Bagaimana Pemerintah turut andil memberikan literasi yang baik bagi orang tua di tengah era kemajuan teknologi ini. Karena Negara punya tanggung jawab terhadap generasi muda bangsa, yang tidak terlepas dari peran keluarga dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Mantan Menko PMK ini pun menekankan, Pemerintah perlu memperdalam program-program berkaitan dengan ketahanan keluarga. Puan menilai, perlu ada program layanan konseling keluarga bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan.

“Orang tua harus mendengarkan perasaan dan kekhawatiran anak-anak mereka tanpa menghakimi. Tapi terkadang, orang tua kerap kesulitan menjalin komunikasi dengan anak karena beberapa alasan. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan program-program konseling keluarga,” tuturnya.