DK PBB Gagal Capai Kesepakatan Terkait Perang Hamas-Israel

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah bertemu secara tertutup dalam sesi darurat di tengah perang antara Israel dan Hamas. Namun, pertemuan itu gagal mencapai kebulatan suara yang diperlukan untuk pernyataan bersama.

Setidaknya 1.100 orang telah terbunuh sejak Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Jalur Gaza yang diblokade, melancarkan serangan ke kota-kota Israel pada Sabtu dan menyandera ratusan orang.

Israel membalas dengan menyatakan keadaan perang dan menggempur Gaza yang berpenduduk padat, menewaskan ratusan orang.

Amerika Serikat (AS) meminta 15 anggota dewan tersebut untuk mengecam keras Hamas.

“Ada banyak negara yang mengutuk serangan Hamas. Tentu saja tidak semuanya,” kata diplomat senior AS Robert Wood kepada wartawan setelah sesi tersebut.

“Anda mungkin bisa menemukan salah satunya tanpa saya harus mengatakan apa pun,” kata Wood, mengacu pada Rusia, yang hubungannya dengan Barat telah memburuk tajam sejak invasi mereka ke Ukraina.

Dewan tersebut bertemu selama sekira 90 menit dan mendengarkan pengarahan dari utusan perdamaian Timur Tengah PBB Tor Wennesland.

Para diplomat mengatakan anggota yang dipimpin oleh Rusia mengharapkan fokus yang lebih luas daripada mengutuk Hamas.

Sebuah pernyataan perlu disepakati melalui konsensus.

“Pesan saya adalah untuk segera menghentikan pertempuran dan melakukan gencatan senjata serta melakukan negosiasi yang bermakna, yang telah disampaikan selama beberapa dekade oleh Dewan Keamanan,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia sebagaimana dilansir Al Jazeera.

“Ini sebagian disebabkan oleh masalah yang belum terselesaikan,” katanya.

Uni Emirat Arab (UEA), yang menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan penting tahun 2020, mengatakan pihaknya mengharapkan lebih banyak pertemuan DK PBB mengenai krisis ini.

“Saya pikir semua orang memahami bahwa saat ini, situasinya sangat memprihatinkan,” kata Duta Besar UEA Lana Zaki Nusseibeh.

“Banyak anggota Dewan percaya bahwa cakrawala politik yang mengarah pada solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini,” katanya.

Baik Israel maupun Otoritas Palestina (PA), yang berbasis di Tepi Barat dan merupakan saingan politik Hamas, tidak menghadiri pertemuan tersebut karena mereka saat ini berada di Dewan Keamanan.

Duta Besar Palestina Riyad Mansour meminta para diplomat untuk fokus mengakhiri pendudukan Israel.

“Sayangnya, sejarah bagi beberapa media dan politisi dimulai ketika warga Israel terbunuh,” katanya.

“Ini bukan saatnya membiarkan Israel menggandakan pilihan buruknya. Ini adalah waktu untuk memberitahu Israel bahwa mereka perlu mengubah haluan, bahwa ada jalan menuju perdamaian di mana tidak ada warga Palestina maupun Israel yang terbunuh.”

Dalam surat terbuka yang dikirimkan kepada anggota DK PBB menjelang pertemuan tersebut, tiga organisasi hak asasi manusia Palestina mengatakan bahwa kelambanan PBB telah memungkinkan terjadinya kekerasan terbaru dan berarti para anggotanya “terlibat” dalam apa yang telah terjadi.

Organisasi-organisasi yang berbasis di Palestina – Al-Haq, Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina – meminta negara-negara anggota PBB untuk mengatasi “akar permasalahan dan melindungi rakyat Palestina dari serangan Israel”.

Sementara itu, menjelang pertemuan tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menunjukkan gambar grafis warga sipil Israel yang ditawan oleh Hamas.

“Ini adalah kejahatan perang – kejahatan perang yang terang-terangan dan terdokumentasi,” kata Erdan kepada wartawan.

“Kekejaman yang tak terbayangkan dan tak terbayangkan ini harus dikutuk. Israel harus diberikan dukungan yang teguh untuk membela diri – untuk membela dunia bebas.”

Merupakan rumah bagi sekira 2 juta orang dan luasnya sekitar 365 km persegi, Jalur Gaza telah dikuasai oleh Hamas sejak tahun 2007 sejak perang singkat dengan pasukan yang setia kepada Otoritas Palestina.

Serangannya di Israel bertepatan dengan langkah yang didukung AS untuk mendorong Arab Saudi agar menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas kesepakatan pertahanan antara Washington dan Riyadh.

“Kami tidak melihat alasan apa pun yang tidak perlu dipertimbangkan,” kata Erdan. “Kami tetap menginginkan hal itu terjadi. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk hidup berdampingan dengan semua tetangga kami.”

(Rahman Asmardika)