Pesan Mahfud MD: Hindari Kampanye Negatif dan Hitam, Supaya Pemilu 2024 Santun

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengimbau agar peserta Pemilu 2024 mendatang menghindari kampanye negatif dan kampanye hitam. Meskipun kampanye negatif (negative campaign) tidak ada hukumannya, kampanye demikian sebaiknya dihindari.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Kuliah Umum bertema 'Demokrasi Konstitusional dan Pemilu Bermartabat' di Universitas Udayana, Denpasar, Bali pada Selasa 10 Oktober 2024.

“Kampanye negatif itu menyampaikan sisi yang buruk atau negatif dari seorang calon walau faktanya demikian, itu tidak ada hukumannya. Kalau kampanye hitam, menyampaikan sesuatu yang buruk namun tidak sesuai kenyataan atau hoax, itu ada hukumannya. Nah, dua-duanya harus dihindari agar Pemilu kita mendatang berlangsung baik dan santun," kata Mahfud dalam keterangannya dikutip, Minggu (15/10/2023).

Mahfud juga mengingatkan untuk tidak menjalankan politik identitas dalam Pemilu maupun Pilkada Serentak karena akan membuat kontestasi menjadi tidak fair dan berpotensi menimbulkan konflik ditengah masyarakat.

"Menggunakan identitas politik boleh, misalnya mengatakan saya muslim, saya Madura, boleh saja, tapi kalau menjalankan politik identitas itu tidak boleh, yaitu menjadikan identitas politik untuk mencederai lawan atau orang lain,” ujarnya.

Mahfud menyebut Pemilu merupakan salah satu mekanisme yang menjadi penanda negara Demokrasi. Menurutnya agar proses dan hasil Pemilu benar-benar demokratis, maka Pemilu harus dilaksanakan secara bermartabat yaitu sesuai dengan nilai, etika, dan aturan hukum.

“Kenapa kita memilih demokrasi, bukan monarki, oligarki, atau yang lain? Karena sistem demokrasi dipandang paling memungkinkan berjalan dan bekerjanya negara sebagai organisasi kekuasaan yang bertujuan melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia,” ucap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI itu.