MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Juru Bicara TPN GPL dari Perindo Tama S Langkun mengatakan hal senada. Putusan MK tersebut tidak serta merta bisa mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) meskipun KPU lah yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Pemilu.
"KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu tidak bisa melakukan perubahan PKPU berkaitan dengan materi muatan pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebelum UU Pemilu di revisi," kata Tama S Langkun.
(Nanda Aria)