Kritik Putusan soal Batas Usia Capres-Cawapres, SETARA Institute: MK Promosikan Constitutional Evil

MK, menurutnya, telah sesuka hati menafsir ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa. MK yang mengklaim sebagai the sole interpreter of the constitution atau satu-satunya lembaga penafsir konstitusi, nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional (constitutional evil).

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

MK mengabulkan permohonan itu untuk sebagian dengan menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan itu dianggap publik akan menguntungkan sosok tertentu untuk maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

(Arief Setyadi )